Soal Stafsus Andi Taufan, Boni Hargens: Istana Perlu Bersih-bersih
Rabu, 15 April 2020 - 13:34 WIB
loading...
Direktur LPI Boni Hargens menyayangkan terjadinya kekisruhan di internal pemerintahan Jokowi di tengah penanganan wabah Corona. Foto/SINDOnews/abdul rochim
A
A
A
JAKARTA - Di tengah kompleksitas penanganan wabah Corona (COVID-19), pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin dihadapkan pada tantangan internal yang cukup serius.
Di antaranya, Staf Khusus Presiden Jokowi yang mengirimkan surat kepada para camat atas nama perusahaan pribadinya tetapi dengan memakai logo resmi kenegaraan hingga ada oknum Staf Khusus yang berbisnis dengan urusan COVID-19. Hal ini membuat reputasi dan legitimasi pemerintah tercoreng.
”Situasi kita tidak mudah. Pemerintah sedang bekerja keras menjaga persepsi publik tetap positif di saat yang sama juga harus menangani korban wabah. Situasi yang kacau di internal istana akan menambah runyam keadaan,” kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Rabu (15/4/2020).
Demi perbaikan kinerja dan penyelamatan citra pemerintah, kata Boni, perlu ada tindakan tegas terhadap bentuk perilaku menyimpang macam itu. ”Masalahnya serius karena berkaitan dengan etika jabatan di satu sisi, dan trust masyarakat terhadap pemerintah di sisi lain,” katanya.
Sejauh ini, dirinya mengapresiasi kerja keras dan komitmen Presiden Jokowi yang banting tulang bekerja di tengah terpaan fitnah dan ancaman permainan politik dari orang-orang yang ingin mengail di air keruh misalnya, kelompok Anarko yang ingin melakukan penjarahan di sejumlah kota besar. Beruntung aparat kepolisian bertindak cepat mencegah hal itu terjadi.
”Kita juga lihat ada provokasi yang sistematis di media sosial untuk menyudutkan citra pemerintah, bahkan menyerang pribadi presiden. Semua ini dihadapi presiden dengan tenang. Jadi jangan lagi membebani presiden dengan manuver sepihak dari oknum lingkaran dalam Istana yang justru merusak semua kerja keras pemerintah,” tegasnya.
Di antaranya, Staf Khusus Presiden Jokowi yang mengirimkan surat kepada para camat atas nama perusahaan pribadinya tetapi dengan memakai logo resmi kenegaraan hingga ada oknum Staf Khusus yang berbisnis dengan urusan COVID-19. Hal ini membuat reputasi dan legitimasi pemerintah tercoreng.
”Situasi kita tidak mudah. Pemerintah sedang bekerja keras menjaga persepsi publik tetap positif di saat yang sama juga harus menangani korban wabah. Situasi yang kacau di internal istana akan menambah runyam keadaan,” kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Rabu (15/4/2020).
Demi perbaikan kinerja dan penyelamatan citra pemerintah, kata Boni, perlu ada tindakan tegas terhadap bentuk perilaku menyimpang macam itu. ”Masalahnya serius karena berkaitan dengan etika jabatan di satu sisi, dan trust masyarakat terhadap pemerintah di sisi lain,” katanya.
Sejauh ini, dirinya mengapresiasi kerja keras dan komitmen Presiden Jokowi yang banting tulang bekerja di tengah terpaan fitnah dan ancaman permainan politik dari orang-orang yang ingin mengail di air keruh misalnya, kelompok Anarko yang ingin melakukan penjarahan di sejumlah kota besar. Beruntung aparat kepolisian bertindak cepat mencegah hal itu terjadi.
”Kita juga lihat ada provokasi yang sistematis di media sosial untuk menyudutkan citra pemerintah, bahkan menyerang pribadi presiden. Semua ini dihadapi presiden dengan tenang. Jadi jangan lagi membebani presiden dengan manuver sepihak dari oknum lingkaran dalam Istana yang justru merusak semua kerja keras pemerintah,” tegasnya.
(cip)
Lihat Juga :
