Pendidikan yang Terus Berganti di Tengah Jalan
Jum'at, 02 Mei 2025 - 08:13 WIB
loading...
A
A
A
Pendidikan Indonesia harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya bicara kota, tetapi juga desa. Tidak hanya bicara kewenangan pemerintah pusat, tetapi juga kemampuan daerah dalam mengelola pendidikan kerap menjadi kendala dalam memajukan pendidikan. Dalam praktiknya, pendidikan juga masih dijalankan dengan kelas-kelas yang membuat kesenjangan dalam pelayanan dan kualitas pengajaran. Menjadi penting bagi kita untuk membangun pendidikan secara inklusif, pendidikan untuk semua, dengan memprioritaskan daerah-daerah yang benar-benar belum maju selama ini.
Ibarat seperti murid, mereka yang menjalankan kekuasan dalam pembangunan pendidikan masih terus belajar melahirkan solusi atas masalah, pemikiran yang mendasari kebijakan masih banyak yang sebatas gagasan idealis tanpa melihat kondisi lapangan secara realistis. Harapan agar pembangunan sumber daya manusia dengan pendidikan sebagai pilar utama, jauh panggang dari api. Kita pun akan selalu dihadapkan pada wacana yang sama, sepanjang banggsa ini belum sepakat tentang arah serta dengan cara apa pendidikan ini akan dituju
Data Human Capital Indeks (HCI) Bank Dunia pernah mencatat kualitas potensi Sumber Daya Manusia Indonesia yang dinilai masih kalah jauh dari negara di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Indonesia menduduki peringkat 96 dari 173 negara. Malaysia saja, yang dulu pernah impor guru-guru dari Indonesia sudah berada di peringat 62. Sekadar mengingat, pada tahun 1968 dan 1970-an, banyak guru Indonesia yang diminta untuk mengajar di Malaysia, mulai dari guru SD, SMP, hingga SMA. Guru-guru tersebut ditugaskan memperbaiki pendidikan peninggalan Inggris yang dinilai usang.
Visi pendidikan Malaysia, tertuang dalam Filsafat Pendidikan Nasional (FPN), yakni menciptakan generasi pelajar yang seimbang secara intelektual, spiritual, emosional, dan fisik. Visi itu bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada pembangunan negara. FPN menjadi dasar dalam pengembangan sistem pendidikan Malaysia. FPN berupaya menciptakan individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang kuat. Kementerian Pendidikan Malaysia juga memiliki visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, akses, pemerataan, dan efisiensi sistem pendidikan yang tertuang dalam Cetak Biru Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kini, negara tentangga itu mulai menunjukkan hasilnya.
Itu baru Malaysia, negara tetangga yang sebenarnya Indonesia harusnya bisa jauh lebih hebat darinya. Tidak dimungkiri, negara-negara dengan visi pendidikan yang jelas, mereka berhasil melakukan pembangunan pendidikan. Sementara, Indonesia jika mau disebut baru akan memulainya, itu pun jika komitmen menjadikan pendidikan sebagai yang utama, benar-benar dijalankan pemerintah.
Di akhir 2024 kita dikenalkan dengan paparan berjudul Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045, bagian dari kebijakan RPJPN 2025-2045. Harapannya ini menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan pendidikan dalam RPJMN, Renstra kementerian/lembaga, dan RPJMD. Peta jalan tersebut juga harusnya bisa menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam bersinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Baca Juga: Deep Learning Dimulai Tahun Ajaran 2025/2026, Mendikdasmen: Belum Wajib untuk Semuanya
Ibarat seperti murid, mereka yang menjalankan kekuasan dalam pembangunan pendidikan masih terus belajar melahirkan solusi atas masalah, pemikiran yang mendasari kebijakan masih banyak yang sebatas gagasan idealis tanpa melihat kondisi lapangan secara realistis. Harapan agar pembangunan sumber daya manusia dengan pendidikan sebagai pilar utama, jauh panggang dari api. Kita pun akan selalu dihadapkan pada wacana yang sama, sepanjang banggsa ini belum sepakat tentang arah serta dengan cara apa pendidikan ini akan dituju
Peringkat dan Peta Jalan Pendidikan
Data Human Capital Indeks (HCI) Bank Dunia pernah mencatat kualitas potensi Sumber Daya Manusia Indonesia yang dinilai masih kalah jauh dari negara di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Indonesia menduduki peringkat 96 dari 173 negara. Malaysia saja, yang dulu pernah impor guru-guru dari Indonesia sudah berada di peringat 62. Sekadar mengingat, pada tahun 1968 dan 1970-an, banyak guru Indonesia yang diminta untuk mengajar di Malaysia, mulai dari guru SD, SMP, hingga SMA. Guru-guru tersebut ditugaskan memperbaiki pendidikan peninggalan Inggris yang dinilai usang.
Visi pendidikan Malaysia, tertuang dalam Filsafat Pendidikan Nasional (FPN), yakni menciptakan generasi pelajar yang seimbang secara intelektual, spiritual, emosional, dan fisik. Visi itu bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada pembangunan negara. FPN menjadi dasar dalam pengembangan sistem pendidikan Malaysia. FPN berupaya menciptakan individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral yang kuat. Kementerian Pendidikan Malaysia juga memiliki visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, akses, pemerataan, dan efisiensi sistem pendidikan yang tertuang dalam Cetak Biru Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kini, negara tentangga itu mulai menunjukkan hasilnya.
Itu baru Malaysia, negara tetangga yang sebenarnya Indonesia harusnya bisa jauh lebih hebat darinya. Tidak dimungkiri, negara-negara dengan visi pendidikan yang jelas, mereka berhasil melakukan pembangunan pendidikan. Sementara, Indonesia jika mau disebut baru akan memulainya, itu pun jika komitmen menjadikan pendidikan sebagai yang utama, benar-benar dijalankan pemerintah.
Di akhir 2024 kita dikenalkan dengan paparan berjudul Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045, bagian dari kebijakan RPJPN 2025-2045. Harapannya ini menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan pendidikan dalam RPJMN, Renstra kementerian/lembaga, dan RPJMD. Peta jalan tersebut juga harusnya bisa menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dalam bersinergi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Baca Juga: Deep Learning Dimulai Tahun Ajaran 2025/2026, Mendikdasmen: Belum Wajib untuk Semuanya
Lihat Juga :
