Corona Membuat Daya Beli Masyarakat Merosot, Pemerintah Genjot Bansos

JAKARTA - Penyebaran wabah corona memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi nasional. Pemerintah pun menggenjot berbagai jenis bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

Salah satunya dengan mempercepat pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II yang dijadwalkan cair bulan April dan diajukan cair Maret tahun 2020.

“Banyak warga dari keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang mengalami kesulitan ekonomi setelah penyebaran Covid-19. Maka kita harus jaga daya beli mereka melalui percepatan pencairan dana PKH untuk mereka,” ujar Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Jakarta, kemarin. (Baca: Jumlah Positif Terus Bertambah, Pemerintah Dinilai Lamban Tangani Corona)

Dia menjelaskan, pelemahan kondisi ekonomi mulai terasa ketika terjadi penutupan sejumlah pintu masuk ke Indonesia untuk meminimalkan penyebaran Covid-19. Akibatnya, banyak sektor usaha seperti pariwisata yang mengalami terpukul.

Banyak pegawai hotel yang dirumahkan dan pelaku UMKM penunjang pariwisata seperti perajin cenderamata, penyedia katering, hingga pedagang di pusat-pusat destinasi wisata, terpaksa mengalami penurunan pendapatan. “Oleh karena itu, perlu penguatan tali ekonomi mereka melalui berbagai skema bantuan sosial,” katanya.

Juliari mengatakan, bantuan PKH seharusnya cair dalam empat tahap, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober. Bantuan PKH untuk tahap pertama telah diselesaikan, sedangkan tahap II yang seharusnya cair April ini akan segera dicairkan. “Khusus tahap kedua ini diajukan dari bulan April menjadi bulan Maret 2020,” ujarnya.

Dia berharap percepatan pencairan dana PKH dapat menjaga daya beli KPM PKH dan dimanfaatkan baik oleh KPM untuk meningkatkan gizi anak sehingga mereka bisa terhindar dari penyebaran virus korona. “Jika gizi KPM terjaga, kecil kemungkinan mereka akan mudah terserang penyakit termasuk Covid-19. Dari laporan yang saya terima, banyak KPM telah mencairkan dana mereka di sejumlah daerah,” katanya. (Baca juga: DPR Sebut Tada Ada Alat Uji Corona di Daerah, Masyarakat Diminta Waspada)

Kemensos mencatat, KPM yang mencairkan bantuan PKH pada tahap II, seperti Kalimantan Selatan, Lampung (Kabupaten Lampung Timur, Pesawaran), Bengkulu, NTT, Banten (Pandeglang, Serang, dan Kabupaten Lebak), Jawa Tengah, Maluku dan Maluku Utara, Sulawesi Tengah, serta Sumatera Selatan.

Percepatan pencairan bansos PKH tahap II tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh Siti Rohani KPM asal Kota Metro, Provinsi Lampung. Siti Rohani mengaku senang bisa menerima bansos PKH lebih cepat dari biasanya karena hal ini bisa membantu memenuhi kebutuhan anaknya. “Uang ini akan saya gunakan untuk mencukupi kebutuhan gizi anak dan keperluan sekolah,” kata Siti.

Siti yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang mainan ini juga mengaku tidak mengambil semua dana PKH. “Saya ambil seperlunya untuk memenuhi kebutuhan saja dan sisanya masih saya tabung di bank,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin menjelaskan, besaran bantuan yang disalurkan pemerintah pada tahap II jumlahnya mencapai lebih dari tujuh triliun. “Sampai tanggal 10 Maret 2020 kemarin, yang diajukan dan telah cair dari Kementerian Keuangan senilai Rp7.014.888.950.000 untuk 9.214.185 KPM,” katanya.

Dia juga menghimbau agar KPM PKH tidak panik dengan kondisi yang berkembang belakangan ini. “Kita harapkan tidak ada gejolak harga makanan yang terjadi. Untuk itu, KPM diminta tidak perlu panik dengan isu mengenai virus korona karena pemerintah telah berupaya untuk meminimalisasikannya,” kata Pepen. (Binti Mufarida)