PDIP Berterima Kasih Mulyadi Kembalikan SK Rekomendasi Pilgub Sumbar
Minggu, 06 September 2020 - 13:08 WIB
loading...
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan terima kasih kepada paslon Mulyadi-Ali Mukhni yang telah mengembalikan SK rekomendasi Pilgub Sumbar. FOTO/SINDOnews/ALI MASDUKI
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengucapkan terima kasih kepada Mulyadi yang telah mengembalikan SK Rekomendasi ke partai sebagai calon Gubernur Sumatera Barat . Sejak awal, PDIP sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi.
"Padahal apa yang disampaikan oleh Mbak Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas, kepeloporan para pahlawan Sumbar seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Prof Mohammad Yamin, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Moh Natsir, Tan Malaka dll. Beliau para tokoh tersebut adalah para pejuang bangsa, sosok pembelajar yang baik, dan menjadi keteladanan seluruh kader Partai," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Minggu (6/9/2020).
Menurut Hasto, sikap Mulyadi tersebut sangat dipahami, karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang popularitas. "Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila," ujarnya. (Baca juga: Pengembalian SK Cagub Sumbar Risiko yang Harus Ditanggung PDIP )
Hasto menyatakan, komitmen PDI Perjuangan terhadap Pancasila dan kemajuan Sumbar tidak pernah surut, meski 10 tahun terakhir tampak ada sesuatu yang berbeda. "Meski Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kalah pada Pemilu 2014 dan 2019, kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar, dan membangun Sumbar tanpa kecuali. Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian," ujarnya.
"Yang penting, sikap partai terhadap Sumbar tidak berubah karena provinsi tersebut memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa. Jadi wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP dukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan maupun tidak," katanya.
Lebih lanjut Hasto mengatakan, bagaimana PDIP tidak kagum dengan Sumbar? Dari bahasa Melayu saja, sejarah mencatat bagaimana bahasa yang pada 1928 digunakan oleh sebagian kecil masyarakat Nusantara, mampu diterima sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan diterima oleh semua suku bangsa menjadi bahasa persatuan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kepeloporan tokoh nasional Sumatera Barat. (Baca juga: Kembalikan SK Dukungan PDIP, Mulyadi-Ali Mukhni Ogah Jadi Bulan-bulanan di Pilgub Sumbar )
Bahkan, sambung Hasto, makanan Padang diterima secara luas di seluruh Indonesia. Diterima secara terbuka, dan masyarakat Indonesia menjadikannya sebagai makanan nasional.
"Kalau bahasa dan makanan sudah go Nusantara, masak mendapat masukan dan harapan agar modal kultural kepeloporan Sumbar untuk lebih Pancasilais, lalu direspons seperti itu. Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal Bismillah. Jadi mari kita lihat secara objektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika Pilgub," katanya.
"Padahal apa yang disampaikan oleh Mbak Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik sebagaimana sejarah telah mencatat dalam tinta emas, kepeloporan para pahlawan Sumbar seperti Moh Hatta, KH Agus Salim, Prof Mohammad Yamin, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, Moh Natsir, Tan Malaka dll. Beliau para tokoh tersebut adalah para pejuang bangsa, sosok pembelajar yang baik, dan menjadi keteladanan seluruh kader Partai," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Minggu (6/9/2020).
Menurut Hasto, sikap Mulyadi tersebut sangat dipahami, karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang popularitas. "Bagi PDI Perjuangan menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila," ujarnya. (Baca juga: Pengembalian SK Cagub Sumbar Risiko yang Harus Ditanggung PDIP )
Hasto menyatakan, komitmen PDI Perjuangan terhadap Pancasila dan kemajuan Sumbar tidak pernah surut, meski 10 tahun terakhir tampak ada sesuatu yang berbeda. "Meski Pak Jokowi dan PDI Perjuangan kalah pada Pemilu 2014 dan 2019, kami tetap selalu mendorong Pak Jokowi untuk sering ke Sumbar, dan membangun Sumbar tanpa kecuali. Apakah masyarakat Sumbar akan berterima kasih? Itu nomor kesekian," ujarnya.
"Yang penting, sikap partai terhadap Sumbar tidak berubah karena provinsi tersebut memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa. Jadi wajib hukumnya bagi Pak Jokowi dan kader PDIP dukung kemajuan Sumbar, baik ada dukungan maupun tidak," katanya.
Lebih lanjut Hasto mengatakan, bagaimana PDIP tidak kagum dengan Sumbar? Dari bahasa Melayu saja, sejarah mencatat bagaimana bahasa yang pada 1928 digunakan oleh sebagian kecil masyarakat Nusantara, mampu diterima sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan diterima oleh semua suku bangsa menjadi bahasa persatuan Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kepeloporan tokoh nasional Sumatera Barat. (Baca juga: Kembalikan SK Dukungan PDIP, Mulyadi-Ali Mukhni Ogah Jadi Bulan-bulanan di Pilgub Sumbar )
Bahkan, sambung Hasto, makanan Padang diterima secara luas di seluruh Indonesia. Diterima secara terbuka, dan masyarakat Indonesia menjadikannya sebagai makanan nasional.
"Kalau bahasa dan makanan sudah go Nusantara, masak mendapat masukan dan harapan agar modal kultural kepeloporan Sumbar untuk lebih Pancasilais, lalu direspons seperti itu. Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal Bismillah. Jadi mari kita lihat secara objektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika Pilgub," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
