Pengembalian SK Cagub Sumbar Risiko yang Harus Ditanggung PDIP

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, pengembalian SK rekomendasi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat , Mulyadi-Ali Mukhni risiko yang harus dihadapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ketika statement Puan Maharani menjadi komoditas politik.

"Demokrat membaca arah opini masyarakat, dan mengarah pada sentimen Puan. Untuk itu, secara politik keputusan mengembalikan dukungan ini tepat, dan harapannya menarik simpati masyarakat Sumbar atas kejadian ini," kata Dedi saat dihubungi SINDOnews, Minggu (6/9/2020).

Hanya, menurut Dedi, sikap kader Partai Demokrat ini tidak bijak dan memicu semakin renggangnya hubungan dengan PDIP di tingkat pusat. Namun Dedi memandang, itulah politik, minim loyalitas, bahkan dalam kemitraan koalisi sekali pun. ( )

Menurut dia, dari sisi ketepatan keputusan ini. Adapun, dilematis soal tepat tidaknya, dari sisi pragmatis semestinya ini keputusan emosional dan tidak bijak, mengingat dalam politik diperlukan loyalitas, dan pengembalian ini jelas menandai keduanya tidak loyal.

Selain itu, kata Dedi, bisa saja partai politik lain yang miliki loyalitas pada PDIP ikut serta mengambil sikap dengan menarik dukungan pada keduanya.

"Meskipun jika dilihat dari sisi pemilih, mungkin ada anggapan tepat, karena mengharap mendapat simpati, ini pun masih pertaruhan mengingat kontestan lain juga sudah miliki kemapanan dukungan publik," katanya. ( )