7 Saran Pengelolaan Medsos Pemerintah Hadapi Virus Corona

JAKARTA - Pengamat Media Sosial dari Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria mengungkapkan ada tujuh saran pengelolaan media sosial pemerintah dalam menghadapi virus Corona atau COVID-19. Saran pertama menurutnya yakni pemeritah harus membentuk tim inti.

Personelnya bisa diambil dari Kementerian, Lembaga Negara (K/L) yang punya tim medsos kuat seperti Kemendikbud, Kemenkominfo, BNPB, KPU, TNI, Polri dan unsur organisasi masyarakat seperti NU, MUhammadiyah, dan lain lain.

"Rekrut pengawas dari jurnalis senior dengan jam terbang tinggi dan mereka yang berpengalaman menangani flu burung. Kumpulkan penanggung jawab, admin/jubir atau pengelola media sosial di seluruh K/L. Jelaskan pedoman penanganan Corona di internet, website dan media sosial," ujar Hariqo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/3/2020).

Saran kedua, yakni dengan mengumumkan akun khusus yang fokus menyampaikan informasi dan perkembangan soal Corona. Hingga saat ini menurut Hariqo, publik bingung karena banyak akun Kementerian/Lembaga Negara menyampaikan soal Corona, namun dicampur dengan informasi lain.

"Akun tidak perlu dibuat baru, namun bisa menggunakan akun lama dengan pengikut tinggi. Akun merujuk pada website khusus yang menjadi pusat informasi," jelasnya.

Lalu saran lainnya yakni dengan menggunakan pola sentralisasi atau konten diproduksi hanya oleh satu tim. Sedangkan tim yang lain cukup menyebarkan. Boleh saja setiap K/L membuat konten sendiri, namun tetap mencantumkan sumber dari tim inti.

"Sekarang ini, dalam pengamatan yang terjadi pola multiple hub and spoke bahkan yang lebih parah organic-holistik. Maksudnya setiap K/L memproduksi konten soal Corona, bahkan banyak pejabat atau yang sudah tidak menjabat juga memproduksi konten soal Corona. Publik makin bingung karena hubungan masyarakat dengan tokoh tertentu sangat kuat," katanya.

Lalu saran lainnya dengan memusatkan ada aplikasi Facebook. Karena kolom interaksinya bagus untuk komentar dan jawaban. Tim bekerja 24 jam/tujuh hari dan bisa menjawab seluruh pertanyaan warga.

Saran lainnya yakni fokus pada pesan kunci, dan tidak menggunakan emoticon atau emoji apapun dalam menyampaikan informasi dan merespons warganet. Semua komunikasi, informasi harus berdasarkan fakta bukan emosi atau perasaan.

"Tidak membuat panik, namun berisi petunjuk-petunjuk teknis pencegahan. Bangun semangat memperjuangkan kepentingan nasional, solidaritas bukan ego kementerian, kepentingan golongan," katanya.

Lalu, panggil semua pengusaha media sosial yang beroperasi di Indonesia seperti Google, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Twitter, Tik Tok, Linked In, termasuk aplikasi lokal. Minta mereka membantu maksimal yang berpedoman pada SOP yang sudah dibuat pemerintah.

"Berdayakan berbagai organisasi bentukan pemerintah, misalnya GENPI (Generasi Pesona Indonesia) yang dibentuk oleh Kementerian Pariwisata sebelumnya. Menurut pengakuan Kemenpar, Genpi punya 15 ribu anggota yang tersebar di 34 provinsi dan terdiri dari anak-anak muda kreatif," tuturnya.