Menguji Diplomasi Prabowo lewat Gaza

Kondisi sosial ekonomi domestik juga tidak mendukung pelaksanaan kebijakan ini tanpa resistensi. Di tengah tingginya angka pengangguran, inflasi pangan, dan ketimpangan layanan sosial, publik bisa dengan mudah menilai langkah ini sebagai bentuk kealpaan pemerintah terhadap persoalan dalam negeri. Maka, strategi komunikasi publik harus menjadi prioritas, agar niat solidaritas tidak dibaca sebagai pengabaian terhadap rakyat sendiri.

Jika kebijakan ini hendak dijalankan dengan tanggung jawab, maka pemerintah harus segera membentuk gugus tugas lintas kementerian—melibatkan Kemenlu, Kemenkumham, Kemensos, Kemenkes, dan Kemendikbudristek—untuk merumuskan skema yang komprehensif dan terukur. Status hukum, perlindungan anak, layanan trauma healing, pendidikan, hingga pengawasan pascaevakuasi perlu dipastikan secara administratif dan operasional.

Evakuasi bukan sekadar memindahkan anak-anak Palestina dari zona konflik, tetapi memberi mereka pemulihan yang layak. Ini menuntut ketersediaan psikolog terlatih, pendamping berbahasa Arab, hingga program pendidikan inklusif yang peka budaya. Tanpa kesiapan tersebut, evakuasi bisa menjadi relokasi problem, bukan solusi kemanusiaan.

Baca Juga: Proposal Mesir untuk Gaza 2030 Persatukan Negara-negara Arab

Di mata dunia, keberhasilan misi ini bisa mengangkat profil Indonesia sebagai aktor kemanusiaan yang kredibel. Tetapi jika gagal—baik karena ketidaksiapan teknis maupun reaksi sosial dalam negeri—langkah ini akan tercatat sebagai simbolisme politik yang merusak legitimasi global Prabowo di masa awal kepemimpinannya.

Pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman negara-negara seperti Jerman dan Kanada. Di sana, kebijakan pengungsi dijalankan dengan pendekatan lintas sektor dan berbasis hak asasi manusia yang kuat. Indonesia bisa mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dengan penyesuaian lokal—asal ada keseriusan membangun kapasitas, bukan hanya merespons isu global dengan pencitraan moral.

Keterlibatan dalam isu Palestina memang bisa menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk menunjukkan peran sebagai middle power yang aktif dan bermoral. Namun posisi itu hanya dapat dicapai jika langkah-langkah kemanusiaan ditopang oleh keteguhan prinsip dan kemampuan teknokratis. Diplomasi Indonesia harus mencerminkan sinergi antara kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik yang saling menopang.