Pengusaha Alas Kaki dan Tekstil Minta Perlindungan Pemerintah terkait Tarif Trump
Senin, 07 April 2025 - 12:11 WIB
loading...
A
A
A
Keempat, cabut kebijakan Permendag No 8 Tahun 2024, revisi dengan peraturan yang memiliki semangat membatasi barang impor khususnya barang jadi atau kembali kepada Permendag No 36 Tahun 2023.
Kelima, perkecil biaya regulasi yang membebani cost structure produksi barang dalam negeri seperti biaya TKDN, biaya SNI, dan perizinan lainnya.
Keenam, perketat jalur importasi barang termasuk barang-barang yang dijual melalui e-commerce, terutama barang jadi yang dijual dengan harga di bawah biaya produksi (strategy dumping) yang berpotensi merusak pasar dalam negeri (predatory pricing). Contoh sepatu yang dijual sangat murah melalui e-commerce.
Ketujuh, pembentukan koperasi atau holding yang menampung pelaku usaha IKM dan UMKM untuk memperkuat daya saing para pelaku usaha UMKM. Kebijakan pemerintah dengan memberikan slot untuk pengadaan kebutuhan alas kaki dan tekstil bagi pelaku UMKM di bawah koperasi atau holding yang mengelola pelaku UMKM yang dibina kementerian terkait seperti perindustrian/UMKM/koperasi. Dan untuk pengawasan/pembinaan kualitas produk bekerja sama dengan BPIPI (Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia).
"Dan terakhir kami minta pemerintah perketat jalur masuk importasi ilegal dan thrifting serta pemberian sanksi besar bagi pelaku baik swasta maupun oknum instansi terkait," kata Chalik.
Kelima, perkecil biaya regulasi yang membebani cost structure produksi barang dalam negeri seperti biaya TKDN, biaya SNI, dan perizinan lainnya.
Keenam, perketat jalur importasi barang termasuk barang-barang yang dijual melalui e-commerce, terutama barang jadi yang dijual dengan harga di bawah biaya produksi (strategy dumping) yang berpotensi merusak pasar dalam negeri (predatory pricing). Contoh sepatu yang dijual sangat murah melalui e-commerce.
Ketujuh, pembentukan koperasi atau holding yang menampung pelaku usaha IKM dan UMKM untuk memperkuat daya saing para pelaku usaha UMKM. Kebijakan pemerintah dengan memberikan slot untuk pengadaan kebutuhan alas kaki dan tekstil bagi pelaku UMKM di bawah koperasi atau holding yang mengelola pelaku UMKM yang dibina kementerian terkait seperti perindustrian/UMKM/koperasi. Dan untuk pengawasan/pembinaan kualitas produk bekerja sama dengan BPIPI (Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia).
"Dan terakhir kami minta pemerintah perketat jalur masuk importasi ilegal dan thrifting serta pemberian sanksi besar bagi pelaku baik swasta maupun oknum instansi terkait," kata Chalik.
(jon)
Lihat Juga :
