Jalan Kaki ke Sekolah, Gagasan Visioner atau Sensasi?

Erwin Novriyanto

Mahasiswa Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Pakuan Bogor

Gubernur Jawa Barat terpilih, baru-baru ini mengeluarkan pernyataan mengenai kewajiban siswa untuk berjalan kaki ke sekolah. Pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Kebijakan ini, jika diterapkan dengan baik sesungguhnya memiliki potensi manfaat besar.

Manfaat tersebut ditinjau baik dari segi kesehatan, lingkungan, maupun kedisiplinan siswa. Namun, beberapa hal tampaknya perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana viral sesaat tanpa adanya dampak nyata di lapangan ketika diterapkan.

Peraturan Gubernur: Ada atau Tidak?

Salah satu pertanyaan mendasar adalah apakah sudah terdapat regulasi resmi yang mengatur penerapan siswa jalan kaki ke sekolah di seluruh wilayah Jawa Barat? Ditengarai bahwa hingga saat ini, informasi yang tersedia lebih banyak berasal dari pemberitaan media sosial dan pernyataan singkat dari Gubernur.

Tanpa adanya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengikat, kebijakan ini berisiko hanya menjadi tren sesaat tanpa implementasi yang jelas. Secara teori, kebijakan yang kuat memerlukan landasan hukum yang jelas.

Di samping itu juga diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum.

Jika hanya berbentuk imbauan tanpa instruksi teknis, program ini akan sulit berjalan efektif, apalagi di daerah dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang berbeda-beda.

Ketiadaan regulasi juga akan menyulitkan sekolah dan orang tua dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan ini.