Media Publik Jadi Media Negara: Langkah Mundur?

Di beberapa negara dengan kemunduran demokrasi, kontrol negara atas media meningkat, membuka ruang bagi kontrol politik atas pemberitaan. Media negara cenderung bergantung pada dana publik dan mengikuti kebijakan editorial yang diarahkan oleh pemerintah, yang membatasi kebebasan pers serta keberagaman informasi. Sistem media negara cenderung membentuk monopoli informasi, berisiko mengarah pada penyalahgunaan wewenang dan manipulasi opini publik.

Media Pemerintah adalah media yang dikelola oleh pemerintah dengan tujuan utama menyampaikan informasi terkait kebijakan publik, layanan pemerintah, dan agenda pemerintahan kepada masyarakat. Meskipun tidak selalu dimiliki langsung oleh negara, media pemerintah tetap bergantung pada kebijakan, pendanaan, dan garis editorial yang ditentukan oleh pemerintah.
Media jenis ini melaporkan aktivitas pemerintahan dan kebijakan publik dengan perspektif yang lebih berorientasi pada kepentingan pemerintah. Contohnya, NPR (National Public Radio) di Amerika Serikat menerima pendanaan dari pemerintah tetapi tetap memiliki kebebasan editorial dalam batasan tertentu.

Media Publik bertujuan melayani kepentingan masyarakat tanpa intervensi pemerintah dalam kebijakan editorialnya. Media ini didanai oleh pajak atau lisensi, serta memiliki regulasi hukum untuk memastikan independensinya dari campur tangan politik. Media publik memiliki badan pengawas independen yang memastikan kebijakan editorial bebas dari intervensi politik.

Baca Juga: Mengenal RRI, Radio Perjuangan di Kota Pahlawan

Dalam sistem negara demokratis, keberadaan media independen sangat penting untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah serta memastikan keberagaman informasi bagi masyarakat. Contohnya, BBC di Inggris dan NHK di Jepang mempertahankan independensinya dari intervensi pemerintah, meskipun didanai oleh negara.

Memahami perbedaan ini penting untuk menilai sejauh mana media dapat menjalankan perannya dalam masyarakat demokratis.
Media publik yang independen cenderung lebih mampu menyediakan informasi yang berimbang dan objektif, sementara media negara dan media pemerintah mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga kebebasan pers dan keberagaman informasi.

Implikasi media negara

Wacara menjadikan media publik menjadi media negara dan jadi corong pemerintah perlu disikapi serius. Pertama, transformasi ini berisiko melemahkan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan memperkuat dominasi negara atas arus informasi. Intervensi politik dapat menjadikan media sebagai alat propaganda yang hanya menyajikan narasi yang menguntungkan pemerintah, sekaligus membatasi pemberitaan kritis.

Studi Dragomir & Söderström (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 80% media negara di berbagai negara mengalami kendali editorial tinggi oleh pemerintah, sehingga berita yang disiarkan cenderung bias dan menjadi alat legitimasi politik. Di Indonesia, ancaman utama dari model media negara adalah hilangnya independensi jurnalisme sebagai pengawas kekuasaan (watchdog).

Kedua, kontrol negara atas media juga berpotensi mengurangi pluralisme informasi, membatasi keberagaman perspektif, serta menghambat jurnalis dalam melaporkan isu-isu sensitif. Jika media negara mendominasi ekosistem penyiaran, akses masyarakat terhadap perspektif alternatif menjadi terbatas.

Ketiga, dominasi media yang dikontrol oleh negara dapat mengurangi keberagaman perspektif dalam ruang publik serta menciptakan monopoli informasi yang hanya menguntungkan pemerintah. Ketika wacana publik didikte oleh narasi resmi, masyarakat kehilangan akses terhadap sudut pandang alternatif, yang dapat mempersempit ruang diskusi kritis. Hal ini berpotensi memicu fragmentasi sosial, di mana kelompok yang merasa tidak terwakili oleh media negara mencari informasi dari sumber yang kurang kredibel, meningkatkan risiko polarisasi dan disinformasi.

Keempat, perubahan ini akan memunculkan pertimbangan etis terkait tanggung jawab media, utilitas publik, dan kode etik yang mengatur jurnalisme. Etika media memainkan peran penting dalam memastikan penyebaran informasi yang adil dan bertanggung jawab, terutama dalam konteks media yang dikontrol oleh negara.

Selain itu, model ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap media. Transformasi ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap media, karena khalayak dapat menganggap media yang dikontrol oleh negara sebagai media yang bias dan tidak dapat dipercaya. Ketika masyarakat menyadari bahwa informasi telah difilter sesuai kepentingan pemerintah, mereka cenderung mencari sumber alternatif yang belum tentu kredibel, sehingga meningkatkan risiko penyebaran disinformasi.

Optimalisasi komunikasi digital

Ketika pagar api jurnalistik (firewall) di media-media swasta telah diruntuhkan dari dalam secara terang-terangan oleh desakan komersialisasi dalam industri media massa (Krisdinanto, 2024), benteng terakhir yang tertinggal hanyalah media publik. Namun, kalau benteng terakhir ini pun ikut diruntuhkan, siapa lagi yang bisa diandalkan?