Wujudkan Swasembada Pangan, Program MBG Perlu Dukungan Semua Pihak
loading...
A
A
A
Uchok menyarankan Pemerintah melibatkan pihak swasta untuk membantu anggaran MBG ini dengan membuatkan payung hukumnya dan tidak bersifat wajib tapi nanti akan menjadi multiplier efek hingga meningkatkan daya beli dan perputaran serta swasembada pangan bisa terwujud.
"Pemerintah bisa minta pihak swasta gunakan dana CSR untuk bantuk pemenuhan Program MBG ini, atau bisa melalui APBD dan itu kan penyaluran sampai ketingkat desa, bisa gunakan dana desa juga, daripada dana desa dikorupsi atau dipakai kepentingan pribadi," ucap Uchok.
Di antara kendala lain adalah mekanisme pendistribusian, kemudian pengawasan keamanan pangan. Tim Pengawas Keamanan Pangan perlu dibentuk untuk memastikan program berjalan lancar dan memberikan manfaat dan memastikan kualitas nutrisi makanan yang didistribusikan.
"Peran TNI dan Polri bisa dikolaborasikan, karena bicara distribusi dan pengawasan dari kedua institusi ini punya jaringan bagus hingga tingkat RW, jadi penerima manfaat gizi gratis ini tepat sasaran dan tidak ada yang disalahgunakan," lanjut Uchok.
Demi mendukung Program MBG ini ,Polri meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pejaten pada Senin, 17 Maret 2025.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, SPPG Polri Pejaten ini juga menjadi salah satu bentuk percepatan dalam pemenuhan gizi anak melalui Program MBG dengan target 542 SPPG bahkan diharapkan bisa lebih dari 1000.
"Untuk awal ini kita melaksanakan 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 tingkat Polda prioritas. Tentu hal ini akan terus dikembangkan pada bulan Mei dan seterusnya. Kita juga menyiapkan hidroponik untuk mendukung supply untuk memenuhi kebutuhan bahan baku," ucap Kapolri.
Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Brigjen Pol Ratno Kuncoro mengambil langkah proaktif dengan menyerap aspirasi dari para pengamat keuangan publik di Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk mendengarkan secara langsung tantangan dan kebutuhan yang dihadapi dalam mengatasi masalah stunting, gizi buruk, dan ketimpangan akses pangan bergizi melalui Program MBG di Indonesia.
"Pemerintah bisa minta pihak swasta gunakan dana CSR untuk bantuk pemenuhan Program MBG ini, atau bisa melalui APBD dan itu kan penyaluran sampai ketingkat desa, bisa gunakan dana desa juga, daripada dana desa dikorupsi atau dipakai kepentingan pribadi," ucap Uchok.
Di antara kendala lain adalah mekanisme pendistribusian, kemudian pengawasan keamanan pangan. Tim Pengawas Keamanan Pangan perlu dibentuk untuk memastikan program berjalan lancar dan memberikan manfaat dan memastikan kualitas nutrisi makanan yang didistribusikan.
"Peran TNI dan Polri bisa dikolaborasikan, karena bicara distribusi dan pengawasan dari kedua institusi ini punya jaringan bagus hingga tingkat RW, jadi penerima manfaat gizi gratis ini tepat sasaran dan tidak ada yang disalahgunakan," lanjut Uchok.
Demi mendukung Program MBG ini ,Polri meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pejaten pada Senin, 17 Maret 2025.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, SPPG Polri Pejaten ini juga menjadi salah satu bentuk percepatan dalam pemenuhan gizi anak melalui Program MBG dengan target 542 SPPG bahkan diharapkan bisa lebih dari 1000.
"Untuk awal ini kita melaksanakan 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 tingkat Polda prioritas. Tentu hal ini akan terus dikembangkan pada bulan Mei dan seterusnya. Kita juga menyiapkan hidroponik untuk mendukung supply untuk memenuhi kebutuhan bahan baku," ucap Kapolri.
Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Brigjen Pol Ratno Kuncoro mengambil langkah proaktif dengan menyerap aspirasi dari para pengamat keuangan publik di Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk mendengarkan secara langsung tantangan dan kebutuhan yang dihadapi dalam mengatasi masalah stunting, gizi buruk, dan ketimpangan akses pangan bergizi melalui Program MBG di Indonesia.
Lihat Juga :
