Setuju RUU TNI, PDIP Ungkap Megawati Hanya Berpesan Jangan Sampai Dwifungsi Kembali
loading...
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto mengungkap isi pesan Megawati Soekarnoputri terhadap RUU TNI, yakni memastikan tidak memberikan ruang Dwifungsi TNI kembali. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR Utut Adianto mengungkap isi pesan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri terhadap Revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Diketahui, PDIP menjadi fraksi partai politik yang ikut menyetujui revisi UU tersebut.
Meski setuju, Utut menyampaikan bahwa Megawati tetap memberikan pesan kepada kadernya di Komisi I DPR agar memastikan tidak memberikan ruang pembahasan untuk kemungkinan Dwifungsi TNI kembali.
"Kalau ibu tuh cuma jangan sampai dwi fungsi kembali lagi. Supremasinya tetap sipil. Kalau sama prajurit berilah perhatian," kata Utut, dikutip Rabu (19/3/2025).
Presiden ke-5 RI itu, kata Utut, tak ingin revisi UU TNI ini mengembalikan masa-masa orde baru. Di mana institusi TNI memiliki kekuatan yang besar.
"Kalau ibu, jangan kembali ke Orde Baru. Konsepnya TNI jadi sangat kuat dan militeristik. Jadi ini supremasi sipil. Dan terakhir, beri perhatian penuh kepada prajurit," ujar Utut yang juga merupakan Ketua Komisi I DPR.
Sebelumnya, Komisi I DPR bersama pemerintah menyepakati revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk segera disahkan dalam rapat paripurna terdekat.
Keputusan diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I revisi UU TNI antara DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Perwakilan pemerintah yang hadir di antaranya adalah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta wakil menteri sekretaris negara.
Dalam pengambilan keputusan, delapan fraksi menyetujui revisi UU TNI untuk segera disahkan dalam rapat paripurna.
Meski setuju, Utut menyampaikan bahwa Megawati tetap memberikan pesan kepada kadernya di Komisi I DPR agar memastikan tidak memberikan ruang pembahasan untuk kemungkinan Dwifungsi TNI kembali.
"Kalau ibu tuh cuma jangan sampai dwi fungsi kembali lagi. Supremasinya tetap sipil. Kalau sama prajurit berilah perhatian," kata Utut, dikutip Rabu (19/3/2025).
Presiden ke-5 RI itu, kata Utut, tak ingin revisi UU TNI ini mengembalikan masa-masa orde baru. Di mana institusi TNI memiliki kekuatan yang besar.
"Kalau ibu, jangan kembali ke Orde Baru. Konsepnya TNI jadi sangat kuat dan militeristik. Jadi ini supremasi sipil. Dan terakhir, beri perhatian penuh kepada prajurit," ujar Utut yang juga merupakan Ketua Komisi I DPR.
Sebelumnya, Komisi I DPR bersama pemerintah menyepakati revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI untuk segera disahkan dalam rapat paripurna terdekat.
Keputusan diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I revisi UU TNI antara DPR dan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Perwakilan pemerintah yang hadir di antaranya adalah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta wakil menteri sekretaris negara.
Dalam pengambilan keputusan, delapan fraksi menyetujui revisi UU TNI untuk segera disahkan dalam rapat paripurna.
(shf)
Lihat Juga :
