Rapat Panja RUU TNI Digelar di Hotel Mewah, KontraS Curiga agar Sulit Diakses Publik
loading...
KontraS Dimas Bagus Arya Saputra mengktitisi penyelenggaraan rapat Panja RUU TNI di sebuah hotel bintang lima di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. FOTO/ARIF JULIANTO
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan ( KontraS ) Dimas Bagus Arya Saputra mengktitisi penyelenggaraan rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ( RUU TNI ). Rapat tersebut digelar di sebuah hotel bintang lima di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.
Dimas curiga pemilihan tempat ini agar masyarakat sulit untuk mengakses sekaligus mengawal jalannya rapat Panja RUU TNI. "Masyarakat pada akhirnya tidak bisa mengakses apa saja isi pertemuan, apa aja yang dilakukan gitu ya, karena sifatnya tertutup gitu kan. Padahal masyarakat juga berhak tahu apa yang dibahas gitu kan," kata Dimas kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).
Di sisi lain, dia menilai pemilihan hotel bintang lima sebagai tempat berlangsungnya rapat, sangat paradoks. Pasalnya, hal itu dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi Bangsa ini tidak sedang baik-baik saja.
Dia mencontohkan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta APBN yang defisit. Namun, DPR justru menggelar rapat di luar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Kemarin Bu Sri Mulyani baru menyampaikan bahwa ada defisit hampir kurang lebih 3 sekian triliun gitu ya, di APBN, yang menunjukkan sebenarnya ada situasi krisis yang terjadi," ujarnya.
Dimas juga mengaku mendengar kabar pembahasan RUU TNI sedang dikebut. Beleid itu dipersiapkan untuk disahkan sebelum lebaran atau masuk masa reses DPR pada 21 Maret 2025.
"Informasi yang kami dapatkan gitu ya, mereka akan mau mengesahkan Revisi UU TNI ini dalam paripurna gitu ya, yang mungkin nanti akan dilakukan di tanggal 20 Maret 2025," kata Dimas kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).
Dia mengatakan, sejak awal KontraS sudah meyakini beleid itu akan dikebut pembahasannya. Pasalnya, pembahasan yang cepat itu dinilai serampangan dan tanpa melibatkan publik.
"Kami melihat gitu ya, dan menanggapi bahwa terkait dengan ini, ini semakin kemudian mencerminkan bagaimana proses pembentukan perundangan-undangan yang serampangan yang terlalu terburu-buru," ujarnya.
Meskipun Komisi I DPR sudah menggelar RDPU dan mendengar pendapat dengan berbagai macam pihak, tetapi banyak catatan yang harus juga didiskusikan. Karena, banyak pertimbangan dari organisasi masyarakat sipil, salah satunya terkait dwifungsi ABRI.
"Kemudian lebih banyak menakutkan fenomena munculnya kembali di dwifungsi TNI, dan juga makin menjerumuskan birokrasi sipil, dan juga semakin menjauhkan tata kelola Indonesia yang demokratis gitu ya," tuturnya.
Untuk diketahui, Panja RUU TNI diam-diam menggelar rapat konsinyering di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Dari susunan acara bertajuk konsinyering rapat panja Revisi UU TNI itu tercatat digelar pada 14-16 Maret 2025.
Rapat pada 14 Maret tercatat mulai pukul 13.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Kemudian, pada 15 Maret dimulai pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB. Sedangkan, pada 16 Maret agenda tercatat hanya check out.
Dimas curiga pemilihan tempat ini agar masyarakat sulit untuk mengakses sekaligus mengawal jalannya rapat Panja RUU TNI. "Masyarakat pada akhirnya tidak bisa mengakses apa saja isi pertemuan, apa aja yang dilakukan gitu ya, karena sifatnya tertutup gitu kan. Padahal masyarakat juga berhak tahu apa yang dibahas gitu kan," kata Dimas kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).
Di sisi lain, dia menilai pemilihan hotel bintang lima sebagai tempat berlangsungnya rapat, sangat paradoks. Pasalnya, hal itu dilaksanakan di tengah kondisi ekonomi Bangsa ini tidak sedang baik-baik saja.
Dia mencontohkan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta APBN yang defisit. Namun, DPR justru menggelar rapat di luar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"Kemarin Bu Sri Mulyani baru menyampaikan bahwa ada defisit hampir kurang lebih 3 sekian triliun gitu ya, di APBN, yang menunjukkan sebenarnya ada situasi krisis yang terjadi," ujarnya.
Dimas juga mengaku mendengar kabar pembahasan RUU TNI sedang dikebut. Beleid itu dipersiapkan untuk disahkan sebelum lebaran atau masuk masa reses DPR pada 21 Maret 2025.
"Informasi yang kami dapatkan gitu ya, mereka akan mau mengesahkan Revisi UU TNI ini dalam paripurna gitu ya, yang mungkin nanti akan dilakukan di tanggal 20 Maret 2025," kata Dimas kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).
Dia mengatakan, sejak awal KontraS sudah meyakini beleid itu akan dikebut pembahasannya. Pasalnya, pembahasan yang cepat itu dinilai serampangan dan tanpa melibatkan publik.
"Kami melihat gitu ya, dan menanggapi bahwa terkait dengan ini, ini semakin kemudian mencerminkan bagaimana proses pembentukan perundangan-undangan yang serampangan yang terlalu terburu-buru," ujarnya.
Meskipun Komisi I DPR sudah menggelar RDPU dan mendengar pendapat dengan berbagai macam pihak, tetapi banyak catatan yang harus juga didiskusikan. Karena, banyak pertimbangan dari organisasi masyarakat sipil, salah satunya terkait dwifungsi ABRI.
"Kemudian lebih banyak menakutkan fenomena munculnya kembali di dwifungsi TNI, dan juga makin menjerumuskan birokrasi sipil, dan juga semakin menjauhkan tata kelola Indonesia yang demokratis gitu ya," tuturnya.
Untuk diketahui, Panja RUU TNI diam-diam menggelar rapat konsinyering di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Dari susunan acara bertajuk konsinyering rapat panja Revisi UU TNI itu tercatat digelar pada 14-16 Maret 2025.
Rapat pada 14 Maret tercatat mulai pukul 13.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Kemudian, pada 15 Maret dimulai pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB. Sedangkan, pada 16 Maret agenda tercatat hanya check out.
(abd)
Lihat Juga :
