Dukung Eksistensi BPKH, Ketua MPR: Penting untuk Ringankan Biaya Haji
Selasa, 11 Maret 2025 - 17:23 WIB
loading...
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, memuji peran krusial BPKH dalam pengelolaan dana haji, termasuk inisiatif lembaga tersebut mewujudkan haji yang lebih terjangkau. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) didorong untuk terus menjalankan fungsi pentingnya memastikan keberlanjutan dana haji. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, memuji peran krusial BPKH dalam pengelolaan dana haji, termasuk inisiatif lembaga tersebut mewujudkan haji yang lebih terjangkau.
"BPKH merupakan lembaga penting dalam mengelola keuangan haji, agar bisa memberi nilai manfaat yang semakin besar dari hari ke hari, sehingga mampu meringankan biaya jamaah yang akan berangkat ke tanah suci," ujar Muzani di sela-sela silaturahmi akbar di Pondok Pesantren Modern Tazakka, Batang, Jawa Tengah, Selasa (11/3/2025).
Baca juga: BPKH Gandeng Muhammadiyah Perluas Program Kemaslahatan Umat
Karena itu Muzani berharap BPKH terus memperbaiki kinerja, untuk menjamin tata kelola dana haji yang semakin terpercaya.
"Harapan kami kepada teman-teman yang mengelola keuangan haji agar bisa semakin amanah, produktif, dan efektif," imbuhnya.
Sebelumnya DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) juga menolak wacana pembubaran BPKH.
"Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional," tegas Wakil Ketua Umum IPHI, Mohamad Anshori, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR belum lama ini.
Baca juga: Riwayat Kepangkatan Mayjen TNI Ujang Darwis, Jenderal Kopassus Jago Tembak Kini Jadi Pangdam II/Sriwijaya
Anshori mengingatkan sebelum BPKH dibentuk, banyak celah penyalahgunaan dalam pengelolaan dana haji. Sehingga ide pembubaran BPKH bukan solusi memperbaiki pengelolaan dana haji.
“Tapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jamaah,” cetusnya.
"BPKH merupakan lembaga penting dalam mengelola keuangan haji, agar bisa memberi nilai manfaat yang semakin besar dari hari ke hari, sehingga mampu meringankan biaya jamaah yang akan berangkat ke tanah suci," ujar Muzani di sela-sela silaturahmi akbar di Pondok Pesantren Modern Tazakka, Batang, Jawa Tengah, Selasa (11/3/2025).
Baca juga: BPKH Gandeng Muhammadiyah Perluas Program Kemaslahatan Umat
Karena itu Muzani berharap BPKH terus memperbaiki kinerja, untuk menjamin tata kelola dana haji yang semakin terpercaya.
"Harapan kami kepada teman-teman yang mengelola keuangan haji agar bisa semakin amanah, produktif, dan efektif," imbuhnya.
Sebelumnya DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) juga menolak wacana pembubaran BPKH.
"Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional," tegas Wakil Ketua Umum IPHI, Mohamad Anshori, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR belum lama ini.
Baca juga: Riwayat Kepangkatan Mayjen TNI Ujang Darwis, Jenderal Kopassus Jago Tembak Kini Jadi Pangdam II/Sriwijaya
Anshori mengingatkan sebelum BPKH dibentuk, banyak celah penyalahgunaan dalam pengelolaan dana haji. Sehingga ide pembubaran BPKH bukan solusi memperbaiki pengelolaan dana haji.
“Tapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jamaah,” cetusnya.
(shf)
Lihat Juga :
