Pangkalan Militer China di Indonesia Bisa Coreng Politik Bebas Aktif
loading...
Tentara China di salah satu pelabuhan. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal menyatakan bahwa China tidak bisa membangun pangkalan militer di Indonesia. Sebab Indonesia memiliki sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Ini berarti tidakmemihak kepada suatu negara, melainkan lebih mengedepankan kerja sama dengan semua negara dalam semua bidang, termasuk pertahanan.
"Menurut pendapat saya hal itu tidak bisa dilakukan," ujar Muhammad Iqbal kepada SINDOnews, Kamis (3/9/2020).
Iqbal menjelaskan, kebijakan politik bebas aktif Indonesia mendukung perdamaian dunia dengan tidak memihak salah satu suatu negara adikuasa. Indonesia bebas menentukan sikap berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. "Oleh karena tidak bisa satu negara tertentu dapat membangun pangkalan militer di Indonesia," kata legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
(Baca: Pentagon: China Lirik Indonesia untuk Jadi Pangkalan Militernya)
Isu soal rencana China untuk membangun pangkalan militer di Indonesia berhembus dari laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) kepada Kongres. Dalam laporan berjudul Perkembangan Militer dan Keamanan yang Melibatkan Republik Rakyat China 2020 itu, AS menuduh China menargetkan sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia sebagai lokasi pangkalan militer.
Laporan Pentagon itu menyebutkan, selain Indonesia, Beijing melirik fasilitas militer Pakistan, Myanmar,Thailand, Singapura, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan. Tujuan Beijing adalah untuk membangun jaringan logistik militer Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) global agar dapat mengganggu operasi militer AS.
(Baca: Politikus Golkar Yakin Indonesia Tak Mungkin Jadi Pangkalan Militer China)
"China sedang berusaha untuk menyiapkan logistik yang lebih kuat di sekitar selusin negara, termasuk tiga di lingkungan India, untuk memungkinkan tentaranya memproyeksikan dan mempertahankan kekuatannya pada jarak yang lebih jauh," bunyi laporan tersebut, yang dikutip dari Nikkei Asian Review, Kamis (3/9/2020).
"Menurut pendapat saya hal itu tidak bisa dilakukan," ujar Muhammad Iqbal kepada SINDOnews, Kamis (3/9/2020).
Iqbal menjelaskan, kebijakan politik bebas aktif Indonesia mendukung perdamaian dunia dengan tidak memihak salah satu suatu negara adikuasa. Indonesia bebas menentukan sikap berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. "Oleh karena tidak bisa satu negara tertentu dapat membangun pangkalan militer di Indonesia," kata legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
(Baca: Pentagon: China Lirik Indonesia untuk Jadi Pangkalan Militernya)
Isu soal rencana China untuk membangun pangkalan militer di Indonesia berhembus dari laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US Department of Defense) kepada Kongres. Dalam laporan berjudul Perkembangan Militer dan Keamanan yang Melibatkan Republik Rakyat China 2020 itu, AS menuduh China menargetkan sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia sebagai lokasi pangkalan militer.
Laporan Pentagon itu menyebutkan, selain Indonesia, Beijing melirik fasilitas militer Pakistan, Myanmar,Thailand, Singapura, Uni Emirat Arab, Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan. Tujuan Beijing adalah untuk membangun jaringan logistik militer Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) global agar dapat mengganggu operasi militer AS.
(Baca: Politikus Golkar Yakin Indonesia Tak Mungkin Jadi Pangkalan Militer China)
"China sedang berusaha untuk menyiapkan logistik yang lebih kuat di sekitar selusin negara, termasuk tiga di lingkungan India, untuk memungkinkan tentaranya memproyeksikan dan mempertahankan kekuatannya pada jarak yang lebih jauh," bunyi laporan tersebut, yang dikutip dari Nikkei Asian Review, Kamis (3/9/2020).
(muh)
Explore More