Indonesia-Malaysia Akan Tegas Hadapi Agresivitas China Jika Langgar Kedaulatan
Jum'at, 17 Januari 2025 - 20:57 WIB
loading...
Managing Director PPPI Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam, Professor Cheng-Chwee Kuik, Profesor Hubungan Internasional dari National University of Malaysia (kedua dari kiri), menjadi narasumber Seminar di Universitas Paramadina, Jakarta. Foto/istim
A
A
A
JAKARTA - Kerja sama Indonesia dengan Republik Rakyat China meningkat tajam dalam aspek ekonomi dalam satu dasawarsa terakhir. Meski begitu, pandangan negatif, kecurigaan, kehati-hatian, dan kekhawatiran di kalangan sebagian kelompok elite dan masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap tingkah laku dan tujuan dari negara itu.
Oleh karenanya, dalam menjalin hubungan dengan China, Indonesia dinilai tidak mungkin meninggalkan prinsip netralitasnya, kemudian mengambil langkah yang semakin condong pada keberpihakan terhadap China, apalagi bila keberpihakan itu memiliki potensi membawa risiko bagi kedaulatan Indonesia, yang secara luas mencakup pula hak berdaulat dan kemandirian bangsa. Isu kedaulatan adalah sebuah isu sensitif yang dapat memicu gelombang nasionalisme dalam masyarakat Indonesia.
Demikian pernyataan dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pelita Harapan, Johanes Herlijanto, sekaligus Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) dalam pernyataan pada seminar berjudul “Dancing with the Dragon? Indonesian and Malaysian Policies toward China,” yang diselenggarakan bersama oleh FSI, Paramadina Public Policy Institute (PPPI), dan sebuah think tank asal Malaysia, Bait Al Amanah, di Universitas Paramadina, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2025.
Baca juga: Agresivitas China di Natuna Jadi Tantangan bagi Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia
Johanes berpandangan Indonesia bukan hanya telah menjaga jarak yang sama dalam hubungannya dengan China dan kekuatan-kekuatan lainnya, termasuk dengan negara-negara Barat, tetapi juga telah memperlihatkan kemampuan dan kesiapan untuk bertindak tegas bila China atau negara manapun melakukan tindakan yang berpotensi melanggar kedaulatan Indonesia.
“Tindakan tegas unsur Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia terhadap unsur Penjaga Pantai China yang menerobos masuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia pada November 2024 yang lalu adalah salah satu contoh yang jelas,” ujarnya dikutip Jumat (17/1/2025).
Baca juga: Indonesia Tidak Mau Laut China Selatan Jadi Episentrum Konflik
Oleh karenanya, dalam menjalin hubungan dengan China, Indonesia dinilai tidak mungkin meninggalkan prinsip netralitasnya, kemudian mengambil langkah yang semakin condong pada keberpihakan terhadap China, apalagi bila keberpihakan itu memiliki potensi membawa risiko bagi kedaulatan Indonesia, yang secara luas mencakup pula hak berdaulat dan kemandirian bangsa. Isu kedaulatan adalah sebuah isu sensitif yang dapat memicu gelombang nasionalisme dalam masyarakat Indonesia.
Demikian pernyataan dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Pelita Harapan, Johanes Herlijanto, sekaligus Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) dalam pernyataan pada seminar berjudul “Dancing with the Dragon? Indonesian and Malaysian Policies toward China,” yang diselenggarakan bersama oleh FSI, Paramadina Public Policy Institute (PPPI), dan sebuah think tank asal Malaysia, Bait Al Amanah, di Universitas Paramadina, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2025.
Baca juga: Agresivitas China di Natuna Jadi Tantangan bagi Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia
Johanes berpandangan Indonesia bukan hanya telah menjaga jarak yang sama dalam hubungannya dengan China dan kekuatan-kekuatan lainnya, termasuk dengan negara-negara Barat, tetapi juga telah memperlihatkan kemampuan dan kesiapan untuk bertindak tegas bila China atau negara manapun melakukan tindakan yang berpotensi melanggar kedaulatan Indonesia.
“Tindakan tegas unsur Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia terhadap unsur Penjaga Pantai China yang menerobos masuk Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia pada November 2024 yang lalu adalah salah satu contoh yang jelas,” ujarnya dikutip Jumat (17/1/2025).
Baca juga: Indonesia Tidak Mau Laut China Selatan Jadi Episentrum Konflik
Lihat Juga :
