Gapasdap Minta Tidak Ada Kapal Ekpres dan Penurunan Tarif Angkutan Mudik Lebaran
Rabu, 19 Februari 2025 - 16:09 WIB
loading...
Gapasdap meminta tidak ada pengoperasian Kapal Ekspress dan penurunan tarif pada angkutan Lebaran 2025. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta tidak ada pengoperasian Kapal Ekspress dan penurunan tarif pada angkutan Lebaran 2025.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi dalam rangka persiapan Angkutan Lebaran 2025 di Jakarta Barat pada Rabu, (19/2/2025). Hadir dalam rapat tersebut, Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pengamat transportasi.
Ketua umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo mengatakan, perlu adanya masa koordinasi yang lebih panjang untuk menghindari permasalahan di lapangan. Masa koordinasi dua minggu sebelum pelaksanaan dinilai tidak cukup untuk menginisiasi apa saja yang menjadi hambatan selama berlangsungnya angkutan Lebaran.
Baca juga: Gapasdap Minta Pemerintah Segera Sesuaikan Tarif Angkutan Penyeberangan
Khoiri juga menyinggung mengenai masa operasional Surat Kesepatan Bersama (SKB) yang terlalu sempit. Semestinya masa berlaku SKB lebih panjang agar tidak terjadi antrean.
"Pada H-7 selama dua hari terjadi antrean yang panjang di Pelabuhan Ciwandan, sementara di pelabuhan ekonomi Merak terjadi kekosongan. Karena pemberlakuan SKB terlalu cepat dan fleksibel, akhirnya terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan untuk mengalihkan kendaraan dari Ciwandan ke Merak," katanya.
Gapasdap mengaku memiliki beberapa solusi atas permasalahan kemacetan. Solusi ini antara lain pembagian kewenangan, perpanjangan masa berlaku SKB dan penghapusan kapal ekpres. Jika usulan solusi ini disetujui, Khoirin memperkirakan akan terjadi peningkatan kapasitas 26,7% dari kendaraan dan penumpang dibanding tahun lalu.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi dalam rangka persiapan Angkutan Lebaran 2025 di Jakarta Barat pada Rabu, (19/2/2025). Hadir dalam rapat tersebut, Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan pengamat transportasi.
Ketua umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo mengatakan, perlu adanya masa koordinasi yang lebih panjang untuk menghindari permasalahan di lapangan. Masa koordinasi dua minggu sebelum pelaksanaan dinilai tidak cukup untuk menginisiasi apa saja yang menjadi hambatan selama berlangsungnya angkutan Lebaran.
Baca juga: Gapasdap Minta Pemerintah Segera Sesuaikan Tarif Angkutan Penyeberangan
Khoiri juga menyinggung mengenai masa operasional Surat Kesepatan Bersama (SKB) yang terlalu sempit. Semestinya masa berlaku SKB lebih panjang agar tidak terjadi antrean.
"Pada H-7 selama dua hari terjadi antrean yang panjang di Pelabuhan Ciwandan, sementara di pelabuhan ekonomi Merak terjadi kekosongan. Karena pemberlakuan SKB terlalu cepat dan fleksibel, akhirnya terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan untuk mengalihkan kendaraan dari Ciwandan ke Merak," katanya.
Gapasdap mengaku memiliki beberapa solusi atas permasalahan kemacetan. Solusi ini antara lain pembagian kewenangan, perpanjangan masa berlaku SKB dan penghapusan kapal ekpres. Jika usulan solusi ini disetujui, Khoirin memperkirakan akan terjadi peningkatan kapasitas 26,7% dari kendaraan dan penumpang dibanding tahun lalu.
Lihat Juga :
