Terima Audiensi APKSI-FKHN, Partai Perindo Dukung Perjuangan Para Pekerja Kesehatan
Sabtu, 15 Februari 2025 - 21:11 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Partai Perindo Apresiasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis
“Di Jakarta misalnya, data di fasilitas layanan kesehatan pemerintah (Puskesmas dan RSUD) menunjukkan 75% tenaga kesehatan merupakan non-ASN dengan status dan kesejahteraan yang belum jelas, sedangkan hanya 25% yang merupakan ASN,” ujar Sepri Latifan.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan atas perlunya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga kesehatan. Audiensi ini juga menyoroti kekhawatiran atas potensi dampak kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diupayakan secara nasional oleh pemerintah pusat.
“Kita hadir di sini untuk meminta bantuan kepada Partai Perindo yang memiliki perhatian dan atensi terhadap isu-isu kesehatan. Jangan sampai efisiensi anggaran berdampak pada pemangkasan SDM kesehatan, karena ini sangat disayangkan. Selama dua hingga tiga tahun belakangan, tenaga kesehatan telah menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan jutaan nyawa masyarakat," urainya.
Sepri Latifan menambahkan, meskipun tenaga kesehatan yang berstatus ASN, termasuk PPPK, masuk ke dalam pos belanja pegawai yang tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi, kenyataannya sebagian besar tenaga kesehatan honorer (non-ASN) tercatat dalam pos belanja barang dan jasa yang berpotensi terkena dampak pemangkasan anggaran. Hal ini menyebabkan risiko pemutusan hubungan kerja dan penurunan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki status kepegawaian tetap.
Menanggapi hal itu, partai politik yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo ini menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi para SDM kesehatan melalui berbagai upaya kolaboratif. “Partai Perindo akan mengawal isu-isu kesejahteraan dan penguatan kapasitas SDM kesehatan dengan berkoordinasi bersama kepala daerah dan anggota legislatif kami di berbagai wilayah,” ucapnya.
“Di Jakarta misalnya, data di fasilitas layanan kesehatan pemerintah (Puskesmas dan RSUD) menunjukkan 75% tenaga kesehatan merupakan non-ASN dengan status dan kesejahteraan yang belum jelas, sedangkan hanya 25% yang merupakan ASN,” ujar Sepri Latifan.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan atas perlunya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga kesehatan. Audiensi ini juga menyoroti kekhawatiran atas potensi dampak kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diupayakan secara nasional oleh pemerintah pusat.
“Kita hadir di sini untuk meminta bantuan kepada Partai Perindo yang memiliki perhatian dan atensi terhadap isu-isu kesehatan. Jangan sampai efisiensi anggaran berdampak pada pemangkasan SDM kesehatan, karena ini sangat disayangkan. Selama dua hingga tiga tahun belakangan, tenaga kesehatan telah menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan jutaan nyawa masyarakat," urainya.
Sepri Latifan menambahkan, meskipun tenaga kesehatan yang berstatus ASN, termasuk PPPK, masuk ke dalam pos belanja pegawai yang tidak terpengaruh oleh kebijakan efisiensi, kenyataannya sebagian besar tenaga kesehatan honorer (non-ASN) tercatat dalam pos belanja barang dan jasa yang berpotensi terkena dampak pemangkasan anggaran. Hal ini menyebabkan risiko pemutusan hubungan kerja dan penurunan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan yang tidak memiliki status kepegawaian tetap.
Menanggapi hal itu, partai politik yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo ini menyatakan komitmennya untuk terus mendampingi para SDM kesehatan melalui berbagai upaya kolaboratif. “Partai Perindo akan mengawal isu-isu kesejahteraan dan penguatan kapasitas SDM kesehatan dengan berkoordinasi bersama kepala daerah dan anggota legislatif kami di berbagai wilayah,” ucapnya.
Lihat Juga :
