Efisiensi Hanya untuk Menghilangkan Lemak dalam Belanja APBN, Mitigasi Bencana Tetap Jadi Prioritas
Selasa, 11 Februari 2025 - 18:45 WIB
loading...
Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa tidak benar anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkena efisiensi sebesar 50%. Foto/Raka Dwi Novianto
A
A
A
JAKARTA - Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa tidak benar anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) terkena efisiensi sebesar 50%. Dia mempersilakan untuk cek lagi data terbaru BMKG.
“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” ujar Hasan dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).
Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi beban negara yang seharusnya tidak perlu. Bahkan, Presiden meminta anggaran negara harus difokuskan kepada kepentingan rakyat.
Baca juga: Hasan Nasbi: Program Cek Kesehatan Gratis untuk Perkuat SDM Menuju Indonesia Emas
Hasan pun mengibaratkan bahwa efisiensi anggaran adalah menghilangkan lemak-lemak belanja dalam APBN. “Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” ujar Hasan.
Hasan menjelaskan bahwa ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi anggaran. Pertama, gaji pegawai. Kedua, layanan dasar prioritas pegawai. Ketiga, layanan publik. Keempat adalah bantuan sosial. “Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal.”
Sebelumnya, BMKG disebut terdampak efisiensi anggaran sebesar 50,35% atau Rp1,423 triliun dari anggaran semula Rp2,826 triliun. Efisiensi ini turut berimbas pada pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi bencana di sejumlah daerah.
“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” ujar Hasan dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).
Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mengurangi beban negara yang seharusnya tidak perlu. Bahkan, Presiden meminta anggaran negara harus difokuskan kepada kepentingan rakyat.
Baca juga: Hasan Nasbi: Program Cek Kesehatan Gratis untuk Perkuat SDM Menuju Indonesia Emas
Hasan pun mengibaratkan bahwa efisiensi anggaran adalah menghilangkan lemak-lemak belanja dalam APBN. “Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” ujar Hasan.
Hasan menjelaskan bahwa ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi anggaran. Pertama, gaji pegawai. Kedua, layanan dasar prioritas pegawai. Ketiga, layanan publik. Keempat adalah bantuan sosial. “Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal.”
Sebelumnya, BMKG disebut terdampak efisiensi anggaran sebesar 50,35% atau Rp1,423 triliun dari anggaran semula Rp2,826 triliun. Efisiensi ini turut berimbas pada pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi bencana di sejumlah daerah.
(rca)
Lihat Juga :
