alexametrics

PKS Sarankan Jokowi Pecat Pejabat yang Suka Bikin Kontroversial

loading...
PKS Sarankan Jokowi Pecat Pejabat yang Suka Bikin Kontroversial
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memecat pejabat yang suka membuat kontroversial. Dokumen/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Handi Risza menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memecat pejabat yang suka membuat kontroversial.

Namun, dia tidak menyebutkan siapa saja pejabat kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang suka bikin kontroversial. "Kami rasa masyarakat tahu, siapa-siapa pejabat yang suka buat kontroversial dan gaduh di publik," ujar Handi Risza kepada SINDOnews, Minggu (16/2/2020).

Menurut dia, sangat ironi sekali pada saat Presiden Jokowi ingin menghilangkan gangguan-gangguan dalam perekonomian nasional agar investasi meningkat melalui Omnibus Law.



Tetapi justru pejabatnya sendiri yang suka membuat gaduh dan kontroversial. "Jadi Presiden Jokowi perlu juga memberikan perhatian bahkan menegur atau bahkan memecat sekalipun pejabat yang suka membuat kontroversial," katanya.

Dia mengatakan, pejabat pemerintah harus memiliki ritme kerja dan harmoni dengan kebijakan Presiden. "Selama itu tidak bisa dikendalikan, maka kebijakan pemerintah pasti akan terganggu," pungkasnya.

Adapun pendapat Handi Risza itu menyikapi pernyataan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman yang meminta Presiden Jokowi mengambil sikap terhadap pejabat yang kerap membuat kegaduhan.

Sementara itu, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menjelaskan bahwa pernyataan Sohibul Iman itu menyikapi pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. "Itu konteksnya pernyataan Ketua BPIP kemarin yg menyatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama," ujar Muhammad Kholid dikonfirmasi terpisah.
(nag)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak