PKS Ingatkan Pemerintah Tak Asal Gunakan Vaksin Corona

JAKARTA - Banyak negara dan perusahaan farmasi di dunia melakukan penelitian untuk menemukan vaksin Covid-19 (virus Corona). Indonesia sendiri bekerja sama dengan perusahaan farmasi asal Tiongkok, Sinovac, untuk pembuatan vaksin.

(Baca juga: Teguhkan Kemandirian dengan Vaksin Merah Putih)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan pemerintah untuk tidak sembarangan menggunakan vaksin Covid-19, terutama yang berasal dari luar negeri. Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta mengatakan pemerintah harus mengedepankan kehati-hatian dalam menentukan vaksin yang akan digunakan.

(Baca juga: Selain Lembaga Eijkman, Ini 4 Institusi Kembangkan Vaksin Merah Putih)

Dia memaparkan beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah. Pertama, vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus benar-benar sudah teruji efektif membentuk antibodi. Itu penting untuk melawan virus Sars Cov-II.

"Penting soal efektif atau tidaknya. Walaupun mengenai kehalalan juga penting," ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal daerah pemilihan D.I.Yogyakarta itu melalui keterangan tertulis kepada SINDOnews, Rabu (2/9/2020) malam.

Kedua, ada data yang menunjukan 3 dari 7 jenis whole genome sequencing (WGS) virus Covid-19 yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam S, G, maupun V. Sementara ini, ketiganya dikelompokkan sebagai others oleh lembaga Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).

"Fakta tentang jenis virus yang ada di Indonesia berbeda dengan lainnya ini harus diperhatikan dengan seksama. Apalagi ada temuan bahwa jenis dan mutasi virus ini cepat, maka penanganannya bisa sangat spesifik, misalnya hanya untuk penduduk Indonesia," terangnya.

Fakta itu, menurutnya, sangat penting diperhatikan ketika Indonesia akan mengimpor vaksin dari luar negeri. Vaksin yang digunakan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Bukan sekadar jumlah peserta uji klinis fase tiga yang mencapai puluhan ribu dari 119 etnis lalu dinyatakan valid. Kemudian cocok diberikan kepada rakyat Indonesia," ucapnya.

Sukamta menjelaskan pernyataan vaksin itu valid hanya berdasarkan penilaian singkat saat kunjungan kerja ke luar negeri. Hal ini tentu berbahaya. Dia berpesan yang lebih cepat belum tentu baik.

"Juga mengingatkan konsekuensi keuangan. Keinginan secepat mungkin memperoleh vaksin dengan mengimpor obat atau vaksin dari luar negeri yang belum tentu bekerja. Kebijakan ini sangat berisiko pada pemborosan APBN," pungkasnya.