Kemenhut dan WWF Indonesia Kembali Jalin Kerja Sama Konservasi Satwa Langka
Kamis, 06 Februari 2025 - 17:33 WIB
loading...
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan penandatanganan MoU dengan Yayasan WWF Indonesia. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Setelah sempat terhenti selama lima tahun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali menjalin kerja sama dengan Yayasan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan di Kantor Kementerian Kehutanan pada Rabu (5/2/2025), dengan disaksikan langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar.
Raja Juli Antoni menyambut baik kerja sama ini dan berharap dapat berjalan lebih produktif dibanding sebelumnya. "Saya merasa sangat senang dan gembira, setelah jeda lima tahun, akhirnya Kementerian Kehutanan dan WWF kembali menandatangani MoU. Kerja sama yang tertunda ini bisa kita lanjutkan, bahkan Insyaallah akan lebih produktif," ujar Raja Antoni dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).
Lebih lanjut, Menhut menegaskan, pihaknya selalu terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak selama bertujuan produktif dan bermanfaat bagi lingkungan. Salah satu prioritas kerja sama ini adalah pengelolaan tanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk koridor gajah di Aceh.
"Kami sangat terbuka terhadap kerja sama dengan siapa pun, selama tujuannya baik dan produktif. Dengan WWF, kita memiliki banyak rencana kerja, salah satunya adalah pengelolaan koridor gajah di Aceh yang telah diserahkan oleh Pak Presiden. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian gajah serta ekosistem hutan kita," katanya.
CEO Yayasan WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, menyatakan kegembiraannya atas terjalinnya kembali kerja sama dengan Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Raja Antoni. Ia menegaskan WWF Indonesia siap membantu pemerintah dalam konservasi dan pengelolaan satwa langka yang terancam punah.
"Tentu saja harapan kami adalah dapat kembali berkontribusi dalam menjaga konservasi, terutama bagi satwa langka dan endangered. Ini selaras dengan program pemerintah dan arahan Pak Menteri. Kami siap bekerja dengan prinsip saling menghormati dan komunikasi yang baik untuk memajukan pengelolaan konservasi di Indonesia," ujar Aditya.
Salah satu fokus utama WWF Indonesia dalam kerja sama ini adalah pembangunan sanctuary gajah di Aceh. Aditya menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis (UPT) terkait untuk menyusun rencana aksi.
"Salah satu prioritas utama kami adalah pengembangan sanctuary gajah di Aceh seluas 20.000 hektare sesuai instruksi Presiden. Kami juga akan menyusun action plan dengan 15 UPT terkait dalam waktu 24 bulan sesuai dengan MoU," tambahnya.
Kerja sama antara Kemenhut dan WWF Indonesia ini mencakup berbagai program strategis selama lima tahun ke depan, antara lain perlindungan dan pengamanan kawasan melalui kegiatan patroli dan penjagaan; pemulihan ekosistem dengan rehabilitasi dan restorasi; pengawetan flora dan fauna, termasuk penelitian, inventarisasi, monitoring, dan penanganan konflik satwa liar; dan pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan melalui promosi ekowisata.
Program ini akan dilaksanakan di 15 UPT Ditjen KSDAE yang mencakup wilayah Sumatera Utara, Riau, Papua, Papua Barat, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Ujung Kulon, Sebangau, Wakatobi, dan Komodo.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kelestarian lingkungan.
Raja Juli Antoni menyambut baik kerja sama ini dan berharap dapat berjalan lebih produktif dibanding sebelumnya. "Saya merasa sangat senang dan gembira, setelah jeda lima tahun, akhirnya Kementerian Kehutanan dan WWF kembali menandatangani MoU. Kerja sama yang tertunda ini bisa kita lanjutkan, bahkan Insyaallah akan lebih produktif," ujar Raja Antoni dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).
Lebih lanjut, Menhut menegaskan, pihaknya selalu terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak selama bertujuan produktif dan bermanfaat bagi lingkungan. Salah satu prioritas kerja sama ini adalah pengelolaan tanah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk koridor gajah di Aceh.
"Kami sangat terbuka terhadap kerja sama dengan siapa pun, selama tujuannya baik dan produktif. Dengan WWF, kita memiliki banyak rencana kerja, salah satunya adalah pengelolaan koridor gajah di Aceh yang telah diserahkan oleh Pak Presiden. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian gajah serta ekosistem hutan kita," katanya.
CEO Yayasan WWF Indonesia, Aditya Bayunanda, menyatakan kegembiraannya atas terjalinnya kembali kerja sama dengan Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Raja Antoni. Ia menegaskan WWF Indonesia siap membantu pemerintah dalam konservasi dan pengelolaan satwa langka yang terancam punah.
"Tentu saja harapan kami adalah dapat kembali berkontribusi dalam menjaga konservasi, terutama bagi satwa langka dan endangered. Ini selaras dengan program pemerintah dan arahan Pak Menteri. Kami siap bekerja dengan prinsip saling menghormati dan komunikasi yang baik untuk memajukan pengelolaan konservasi di Indonesia," ujar Aditya.
Salah satu fokus utama WWF Indonesia dalam kerja sama ini adalah pembangunan sanctuary gajah di Aceh. Aditya menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis (UPT) terkait untuk menyusun rencana aksi.
"Salah satu prioritas utama kami adalah pengembangan sanctuary gajah di Aceh seluas 20.000 hektare sesuai instruksi Presiden. Kami juga akan menyusun action plan dengan 15 UPT terkait dalam waktu 24 bulan sesuai dengan MoU," tambahnya.
Kerja sama antara Kemenhut dan WWF Indonesia ini mencakup berbagai program strategis selama lima tahun ke depan, antara lain perlindungan dan pengamanan kawasan melalui kegiatan patroli dan penjagaan; pemulihan ekosistem dengan rehabilitasi dan restorasi; pengawetan flora dan fauna, termasuk penelitian, inventarisasi, monitoring, dan penanganan konflik satwa liar; dan pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan melalui promosi ekowisata.
Program ini akan dilaksanakan di 15 UPT Ditjen KSDAE yang mencakup wilayah Sumatera Utara, Riau, Papua, Papua Barat, Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Ujung Kulon, Sebangau, Wakatobi, dan Komodo.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kelestarian lingkungan.
(abd)
Lihat Juga :
