Peneliti Maarif Institute Jadi Doktor Administrasi Publik Pertama di UMJ
Rabu, 05 Februari 2025 - 20:52 WIB
loading...
Peneliti Senior Maarif Institute Endang Tirtana menjadi doktor pertama untuk jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Senior Maarif Institute Endang Tirtana menjadi doktor pertama untuk jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta ( UMJ ). Dia resmi menyandang gelar doktor setelah sukses mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor Administrasi Publik FISIP UMJ.
Rektor UMJ Ma'mun Murod mengungkapkan bahwa Endang Tirtana menjadi doktor pertama untuk jurusan Administrasi Publik. "Bapak Endang Tirtana resmi menyandang gelar doktor. Dan menjadi yang pertama di Administrasi Publik Fisip UMJ," ujarnya usai sidang terbuka di UMJ, Rabu (5/2/2025).
Endang dalam disertasinya mengusung tema Model Partisipasi Muhammadiyah dalam Penanganan Covid-19: Studi Kasus Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Dia menemukan, keberhasilan Muhammadiyah dalam menghadapi krisis dengan kehadiran MDMC.
Baca juga: Staf Khusus Menteri Hukum Yadi Hendriana Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi
Karena Muhammadiyah menggunakan pendekatan holistik yang memprioritaskan misi sosial adaptasi, peningkatan sistem dan antisipasi tantangan di masa mendatang.
"Penelitian ini menemukan bentuk partisipasi MDMC dalam kebijakan penanganan pandemi Covid-19 ditopang dan digerakkan oleh proses kolaborasi internal dan eksternal dan berbagai sumber daya di tingkat pusat hingga akar rumput," ujarnya.
"Serta praktik inovasi yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sehingga mampu mempercepat kebijakan penanganan dampak pandemi di Indonesia," kata Endang Tirtana.
Untuk itu, dia menyarankan, Muhammadiyah membangun saluran komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah membentuk forum diskusi rutin atau platform kolaboratif.
“MDMC perlu meningkatkan evaluasi program secara mendalam dan berkelanjutan untuk memastikan dampak program terhadap kebutuhan masyarakat. Selama ini, evaluasi belum menyeluruh, sehingga kualitas partisipasi masyarakat belum dapat diukur dengan presisi,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah perlu menerapkan pendekatan kolaboratif dan inovatif khususnya melibatkan organisasi berbasis agama secara luas dalam pengerbangan kebijakan. Mulai dari proses perencanaan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan
"Penelitian selanjutnya perlu menguji model partisipasi integratif ini dalam konteks krisis lainnya, seperti bencana alam dan krisis kesehatan lainnya melalui berbagai pendekatan ilmiah baik menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif,” pungkasnya.
Rektor UMJ Ma'mun Murod mengungkapkan bahwa Endang Tirtana menjadi doktor pertama untuk jurusan Administrasi Publik. "Bapak Endang Tirtana resmi menyandang gelar doktor. Dan menjadi yang pertama di Administrasi Publik Fisip UMJ," ujarnya usai sidang terbuka di UMJ, Rabu (5/2/2025).
Endang dalam disertasinya mengusung tema Model Partisipasi Muhammadiyah dalam Penanganan Covid-19: Studi Kasus Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Dia menemukan, keberhasilan Muhammadiyah dalam menghadapi krisis dengan kehadiran MDMC.
Baca juga: Staf Khusus Menteri Hukum Yadi Hendriana Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi
Karena Muhammadiyah menggunakan pendekatan holistik yang memprioritaskan misi sosial adaptasi, peningkatan sistem dan antisipasi tantangan di masa mendatang.
"Penelitian ini menemukan bentuk partisipasi MDMC dalam kebijakan penanganan pandemi Covid-19 ditopang dan digerakkan oleh proses kolaborasi internal dan eksternal dan berbagai sumber daya di tingkat pusat hingga akar rumput," ujarnya.
"Serta praktik inovasi yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sehingga mampu mempercepat kebijakan penanganan dampak pandemi di Indonesia," kata Endang Tirtana.
Untuk itu, dia menyarankan, Muhammadiyah membangun saluran komunikasi yang lebih efektif dengan pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah membentuk forum diskusi rutin atau platform kolaboratif.
“MDMC perlu meningkatkan evaluasi program secara mendalam dan berkelanjutan untuk memastikan dampak program terhadap kebutuhan masyarakat. Selama ini, evaluasi belum menyeluruh, sehingga kualitas partisipasi masyarakat belum dapat diukur dengan presisi,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah perlu menerapkan pendekatan kolaboratif dan inovatif khususnya melibatkan organisasi berbasis agama secara luas dalam pengerbangan kebijakan. Mulai dari proses perencanaan kebijakan, implementasi dan evaluasi kebijakan
"Penelitian selanjutnya perlu menguji model partisipasi integratif ini dalam konteks krisis lainnya, seperti bencana alam dan krisis kesehatan lainnya melalui berbagai pendekatan ilmiah baik menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
