DPR Minta Pemerintah Cermat Impor Daging di Tengah Wabah PMK
loading...
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah PMK. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) . Negara asal impor daging harus diseleksi ketat agar tidak memperburuk situasi PMK di Indonesia.
"Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu, Rabu (5/2/2025).
Senada dengan Titiek Soeharto, Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari menyatakan masalah PMK menjadi perhatian utama Komisi IV. Dia mengingatkan impor daging tidak malah memperluas penyebaran wabah di dalam negeri.
"Masalah ini juga kami bahas karena ada Perum Bulog dan PT Berdikari sebagai mitra kerja kami. Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dampak PMK agar tidak semakin meluas dan merugikan peternak lokal," katanya.
Dia menekankan impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, maka daging harus dipastikan berasal dari negara bebas PMK.
"Kita memahami kebutuhan daging nasional, tetapi impor harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek kesehatan ternak dari negara asal," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor daging sapi menjelang Hari Raya Idulfitri 2025.
Arief menuturkan impor bersifat reguler seperti impor daging kerbau yang dilakukan setiap tahun untuk stabilisasi harga dan pasokan.
Dalam RDP yang juga melibatkan Perum Bulog, Bapanas, Pupuk Indonesia, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Komisi IV DPR meminta pemerintah memastikan ketersediaan komoditas pangan utama agar tidak terjadi lonjakan harga menjelang Ramadan.
"Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu, Rabu (5/2/2025).
Senada dengan Titiek Soeharto, Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Kharis Almasyhari menyatakan masalah PMK menjadi perhatian utama Komisi IV. Dia mengingatkan impor daging tidak malah memperluas penyebaran wabah di dalam negeri.
"Masalah ini juga kami bahas karena ada Perum Bulog dan PT Berdikari sebagai mitra kerja kami. Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dampak PMK agar tidak semakin meluas dan merugikan peternak lokal," katanya.
Dia menekankan impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, maka daging harus dipastikan berasal dari negara bebas PMK.
"Kita memahami kebutuhan daging nasional, tetapi impor harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek kesehatan ternak dari negara asal," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor daging sapi menjelang Hari Raya Idulfitri 2025.
Arief menuturkan impor bersifat reguler seperti impor daging kerbau yang dilakukan setiap tahun untuk stabilisasi harga dan pasokan.
Dalam RDP yang juga melibatkan Perum Bulog, Bapanas, Pupuk Indonesia, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Komisi IV DPR meminta pemerintah memastikan ketersediaan komoditas pangan utama agar tidak terjadi lonjakan harga menjelang Ramadan.
Lihat Juga :
