Susno Duadji Merespons Kasus Dugaan Pemerasan AKBP Bintoro: Tak Lazim, Harus Diusut
loading...
Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji buka suara menanggapi kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro. Foto/SindoNews TV
A
A
A
JAKARTA - Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji buka suara menanggapi kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro . Susno menegaskan bahwa praktik permintaan uang oleh anggota polisi dalam pengurusan kasus adalah hal yang tidak lazim.
Adapun AKBP Bintoro diamankan oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya buntut dugaan kasus pemerasan terhadap anak bos Prodia hingga miliaran rupiah. Kini, kasusnya masih didalami lebih lanjut oleh Propam.
Menurut Susno, meskipun kasus seperti ini hanya segelintir dibandingkan dengan ratusan perkara yang ditangani kepolisian setiap bulan, dampaknya sangat mencoreng nama baik institusi Polri.
Oleh karena itu, dia mendesak agar kasus ini tidak hanya diusut oleh Propam Polri, tetapi juga diproses dalam ranah hukum pidana jika ditemukan unsur pemerasan atau suap.
“Tidak lazim ya karena perkara di polisi itu bisa ratusan gitu sebulan, tapi yang begini mungkin hanya satu, jadi persentasenya kecil. Tapi walaupun kecil ini sangat mencoreng nama daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tegas Susno dalam program Sindo Prime pada Jumat (31/1/2025).
Susno juga menyoroti bahwa kejadian ini terjadi di Jakarta, yang seharusnya memiliki polisi-polisi terbaik di Indonesia. Jika praktik semacam ini terjadi di ibu kota, maka dia khawatir bagaimana kondisi kepolisian di daerah-daerah lain.
“Ini di Jakarta loh. Jakarta itu mestinya polisi yang terbaik di Indonesia polisi pilihan. Nah, kalau di Jakarta seperti ini kita meragukan di daerah bagaimana gitu kan. Ini jadi kita ambil hikmahnya karena kepolisian itu adalah milik kita yang akan memperbaiki adalah kita jadi jangan ragu-ragu untuk memperbaiki,” ujarnya.
Dia pun mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kasus-kasus serupa demi perbaikan institusi Polri. Menurutnya, kepolisian adalah milik rakyat, dan masyarakat berhak memberikan masukan serta mendukung lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Propam, serta inspektorat kepolisian.
“Dan kita membackup lembaga-lembaga pengawasan Polri inspektorat-inspektorat, kemudian Propam, kemudian pengawasan dari luarnya Kompolnas kita beri masukan dan terima kasih lah kepada pihak korban yang diperas atau yang memberi suap mau melaporkan ini,” pungkasnya.
Adapun AKBP Bintoro diamankan oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya buntut dugaan kasus pemerasan terhadap anak bos Prodia hingga miliaran rupiah. Kini, kasusnya masih didalami lebih lanjut oleh Propam.
Menurut Susno, meskipun kasus seperti ini hanya segelintir dibandingkan dengan ratusan perkara yang ditangani kepolisian setiap bulan, dampaknya sangat mencoreng nama baik institusi Polri.
Oleh karena itu, dia mendesak agar kasus ini tidak hanya diusut oleh Propam Polri, tetapi juga diproses dalam ranah hukum pidana jika ditemukan unsur pemerasan atau suap.
“Tidak lazim ya karena perkara di polisi itu bisa ratusan gitu sebulan, tapi yang begini mungkin hanya satu, jadi persentasenya kecil. Tapi walaupun kecil ini sangat mencoreng nama daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia,” tegas Susno dalam program Sindo Prime pada Jumat (31/1/2025).
Susno juga menyoroti bahwa kejadian ini terjadi di Jakarta, yang seharusnya memiliki polisi-polisi terbaik di Indonesia. Jika praktik semacam ini terjadi di ibu kota, maka dia khawatir bagaimana kondisi kepolisian di daerah-daerah lain.
“Ini di Jakarta loh. Jakarta itu mestinya polisi yang terbaik di Indonesia polisi pilihan. Nah, kalau di Jakarta seperti ini kita meragukan di daerah bagaimana gitu kan. Ini jadi kita ambil hikmahnya karena kepolisian itu adalah milik kita yang akan memperbaiki adalah kita jadi jangan ragu-ragu untuk memperbaiki,” ujarnya.
Dia pun mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kasus-kasus serupa demi perbaikan institusi Polri. Menurutnya, kepolisian adalah milik rakyat, dan masyarakat berhak memberikan masukan serta mendukung lembaga pengawas seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Propam, serta inspektorat kepolisian.
“Dan kita membackup lembaga-lembaga pengawasan Polri inspektorat-inspektorat, kemudian Propam, kemudian pengawasan dari luarnya Kompolnas kita beri masukan dan terima kasih lah kepada pihak korban yang diperas atau yang memberi suap mau melaporkan ini,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
