Premium-Pertalite Bakal Dihapus, DPR Anggap Pemerintah Tak Peka
Rabu, 02 September 2020 - 18:07 WIB
loading...
A
A
A
Maka itu, dia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut mengingat masih banyak rakyat yang menggunakan premium dan pertalite untuk kegiatan sehari-hari. Netty membeberkan, skema bantuan sosial dari pemerintah, baik berupa uang tunai, subsidi upah, kartu prakerja atau bentuk apapun, akan menjadi tidak bermakna.
(Baca: Premium dan Pertalite Dihapus, Pemerintah Tetap Harus Subsidi BBM)
"Bantuan itu kan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, jika harga kebutuhan makin tinggi, bagaimana masyarakat bisa membeli? Ini kan sama saja pepesan kosong," pungkasnya.
Sekadar diketahui, rencana penghapusan dua jenis BBM yang memiliki Research Octane Number (RON) di bawah 92 ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pertamina dan Komisi VII DPR RI pada Senin (31/8/2020). Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, penyederhanaan produk BBM mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2019 yang mensyaratkan standar minimal RON 91.
(Baca: Premium dan Pertalite Dihapus, Pemerintah Tetap Harus Subsidi BBM)
"Bantuan itu kan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, jika harga kebutuhan makin tinggi, bagaimana masyarakat bisa membeli? Ini kan sama saja pepesan kosong," pungkasnya.
Sekadar diketahui, rencana penghapusan dua jenis BBM yang memiliki Research Octane Number (RON) di bawah 92 ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pertamina dan Komisi VII DPR RI pada Senin (31/8/2020). Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, penyederhanaan produk BBM mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2019 yang mensyaratkan standar minimal RON 91.
(muh)
Lihat Juga :
