Pernyataan Jokowi Soal HGB Laut Dinilai Memperkeruh Situasi dan Tanpa Introspeksi Diri
loading...
A
A
A
“Presiden Prabowo harus menunjukkan keberanian politik dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Negara ini adalah negara hukum, tidak ada manusia atau korporasi yang kebal terhadap aturan,” ujar Noor.
Dia mencontohkan kepada pemerintah untuk belajar dari Singapura. Pelanggaran hukum oleh pihak swasta, termasuk konglomerat dan perusahaan asing dapat berujung pencabutan izin usaha. Pendekatan tegas seperti itu perlu diterapkan di Indonesia agar tidak ada pihak yang merasa superior di atas hukum.
Noor mengingatkan bahwa menjaga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan saat ini sangat penting untuk menghindari polarisasi yang semakin merugikan.
"Para pejabat publik harus bisa jaga kepercayaan publik. Sehingga,hal yang paling penting adalah semua pihak baik mantan pejabat maupun masyarakat umum harus ikut menjaga stabilitas politik dan sosial demi masa depan bangsa," katanya.
Diketahui, nama Jokowi kerap dibawa-bawa dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Banyak pihak menyatakan pagar laut terpasang di era kepemimpinan Jokowi.
Menurut Jokowi, yang penting adalah proses legalnya atau prosedur legalnya dilalui betul atau tidak untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atau HGB di kementerian.
“Proses dilalui dengan baik atau tidak. Tak hanya di Tangerang, Bekasi, Sidoarjo, yang paling penting cek,” ujar Jokowi di Solo, Jumat (24/1/2025).
Dia mencontohkan kepada pemerintah untuk belajar dari Singapura. Pelanggaran hukum oleh pihak swasta, termasuk konglomerat dan perusahaan asing dapat berujung pencabutan izin usaha. Pendekatan tegas seperti itu perlu diterapkan di Indonesia agar tidak ada pihak yang merasa superior di atas hukum.
Noor mengingatkan bahwa menjaga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan saat ini sangat penting untuk menghindari polarisasi yang semakin merugikan.
"Para pejabat publik harus bisa jaga kepercayaan publik. Sehingga,hal yang paling penting adalah semua pihak baik mantan pejabat maupun masyarakat umum harus ikut menjaga stabilitas politik dan sosial demi masa depan bangsa," katanya.
Diketahui, nama Jokowi kerap dibawa-bawa dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang. Banyak pihak menyatakan pagar laut terpasang di era kepemimpinan Jokowi.
Menurut Jokowi, yang penting adalah proses legalnya atau prosedur legalnya dilalui betul atau tidak untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) atau HGB di kementerian.
“Proses dilalui dengan baik atau tidak. Tak hanya di Tangerang, Bekasi, Sidoarjo, yang paling penting cek,” ujar Jokowi di Solo, Jumat (24/1/2025).
(jon)
Lihat Juga :
