Pernyataan Jokowi Soal HGB Laut Dinilai Memperkeruh Situasi dan Tanpa Introspeksi Diri
Sabtu, 25 Januari 2025 - 15:42 WIB
loading...
Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari menilai pernyataan Presiden Ke-7 RI Jokowi soal sertifikat HGB laut hanya memperkeruh situasi yang sudah memanas. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) soal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) laut hanya memperkeruh situasi yang sudah memanas. Jokowi terkesan menyalahkan bawahan dan sistem pelayanan satu pintu tanpa introspeksi diri sendiri.
“Sebagai mantan presiden tentunya Jokowi sangat memahami proses pemberian sertifikat laut. Beliau semestinya melakukan cross check yang mendalam sebelum mengeluarkan pernyataan. Sebaliknya, yang terjadi seakan upaya cuci tangan yang justru mencoreng kredibilitasnya,” ujar Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari, Sabtu (25/1/2025).
Baca juga: HGB Pagar Laut Tangerang Keluar di Era Jokowi, AHY: Saya Tidak Tahu-menahu
Sebagai mantan presiden diharapkan Jokowi menjadi tokoh bangsa yang mendorong rekonsiliasi dan tidak ikut-ikutan memberikan komentar yang justru memperburuk keadaan.
Bahkan, sikap Jokowi yang menyebutkan nama provinsi yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur justru memperlihatkan ketidakpahaman terhadap transisi kepemimpinan.
“Jokowi harusnya paham saat sudah bukan lagi di posisi penguasa penting untuk menghargai otonomi daerah dan tidak mencampuri urusan yang tidak lagi menjadi kewenangannya,” kata Noor.
“Sebagai mantan presiden tentunya Jokowi sangat memahami proses pemberian sertifikat laut. Beliau semestinya melakukan cross check yang mendalam sebelum mengeluarkan pernyataan. Sebaliknya, yang terjadi seakan upaya cuci tangan yang justru mencoreng kredibilitasnya,” ujar Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari, Sabtu (25/1/2025).
Baca juga: HGB Pagar Laut Tangerang Keluar di Era Jokowi, AHY: Saya Tidak Tahu-menahu
Sebagai mantan presiden diharapkan Jokowi menjadi tokoh bangsa yang mendorong rekonsiliasi dan tidak ikut-ikutan memberikan komentar yang justru memperburuk keadaan.
Bahkan, sikap Jokowi yang menyebutkan nama provinsi yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur justru memperlihatkan ketidakpahaman terhadap transisi kepemimpinan.
“Jokowi harusnya paham saat sudah bukan lagi di posisi penguasa penting untuk menghargai otonomi daerah dan tidak mencampuri urusan yang tidak lagi menjadi kewenangannya,” kata Noor.
Lihat Juga :
