Pernyataan Jokowi Soal HGB Laut Dinilai Memperkeruh Situasi dan Tanpa Introspeksi Diri
loading...
Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari menilai pernyataan Presiden Ke-7 RI Jokowi soal sertifikat HGB laut hanya memperkeruh situasi yang sudah memanas. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) soal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) laut hanya memperkeruh situasi yang sudah memanas. Jokowi terkesan menyalahkan bawahan dan sistem pelayanan satu pintu tanpa introspeksi diri sendiri.
“Sebagai mantan presiden tentunya Jokowi sangat memahami proses pemberian sertifikat laut. Beliau semestinya melakukan cross check yang mendalam sebelum mengeluarkan pernyataan. Sebaliknya, yang terjadi seakan upaya cuci tangan yang justru mencoreng kredibilitasnya,” ujar Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari, Sabtu (25/1/2025).
Baca juga: HGB Pagar Laut Tangerang Keluar di Era Jokowi, AHY: Saya Tidak Tahu-menahu
Sebagai mantan presiden diharapkan Jokowi menjadi tokoh bangsa yang mendorong rekonsiliasi dan tidak ikut-ikutan memberikan komentar yang justru memperburuk keadaan.
Bahkan, sikap Jokowi yang menyebutkan nama provinsi yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur justru memperlihatkan ketidakpahaman terhadap transisi kepemimpinan.
“Jokowi harusnya paham saat sudah bukan lagi di posisi penguasa penting untuk menghargai otonomi daerah dan tidak mencampuri urusan yang tidak lagi menjadi kewenangannya,” kata Noor.
Dia juga mengkritik kebijakan reklamasi di Semarang, Jawa Tengah, yang mengorbankan ribuan hektare sawah produktif yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi.
“Reklamasi itu menjadi salah satu warisan buruk yang harus dipertanggung jawabkan. Menyalahkan bawahannya tanpa mengakui dampak kebijakan yang beliau buat adalah suatu bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab kepemimpinan,” tegasnya.
Menurut dia, kekacauan yang terjadi saat ini tidak lepas dari warisan kebijakan Jokowi selama menjabat. "Apa yang diutarakan Jokowi bak peribahasa lama menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri sepertinya beliau kebanyakan main air kolam," ucapnya.
Sudah saatnya pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Sebagai mantan presiden tentunya Jokowi sangat memahami proses pemberian sertifikat laut. Beliau semestinya melakukan cross check yang mendalam sebelum mengeluarkan pernyataan. Sebaliknya, yang terjadi seakan upaya cuci tangan yang justru mencoreng kredibilitasnya,” ujar Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari, Sabtu (25/1/2025).
Baca juga: HGB Pagar Laut Tangerang Keluar di Era Jokowi, AHY: Saya Tidak Tahu-menahu
Sebagai mantan presiden diharapkan Jokowi menjadi tokoh bangsa yang mendorong rekonsiliasi dan tidak ikut-ikutan memberikan komentar yang justru memperburuk keadaan.
Bahkan, sikap Jokowi yang menyebutkan nama provinsi yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur justru memperlihatkan ketidakpahaman terhadap transisi kepemimpinan.
“Jokowi harusnya paham saat sudah bukan lagi di posisi penguasa penting untuk menghargai otonomi daerah dan tidak mencampuri urusan yang tidak lagi menjadi kewenangannya,” kata Noor.
Dia juga mengkritik kebijakan reklamasi di Semarang, Jawa Tengah, yang mengorbankan ribuan hektare sawah produktif yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi.
“Reklamasi itu menjadi salah satu warisan buruk yang harus dipertanggung jawabkan. Menyalahkan bawahannya tanpa mengakui dampak kebijakan yang beliau buat adalah suatu bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab kepemimpinan,” tegasnya.
Menurut dia, kekacauan yang terjadi saat ini tidak lepas dari warisan kebijakan Jokowi selama menjabat. "Apa yang diutarakan Jokowi bak peribahasa lama menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri sepertinya beliau kebanyakan main air kolam," ucapnya.
Sudah saatnya pemerintah saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Lihat Juga :
