Bahas Kesejahteraan Prajurit TNI, Wamenhan: Saya pun Menangis

JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi I DPR banyak menyoroti tentang kesejahteraan pajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dengan evaluasi anggaran 2019. Bahkan, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) ikut merasakan kesedihan kala membahas kesejahteraan prajurit TNI.

Menanggapi hal itu, Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono juga mengaku prihatin atas fakta terkait kesejahreraan prajurit TNI. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena besarannya sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Kesejahteraan prajurit, di Kemhan menjadi suatu keprihatinan, kita juga sedang mencari cara, karena ada ketentuanya, prajurit ditugaskan ke Papua, di Kementerian Keuangan sudah ada standarnya, kita mau lebihkan tidak mungkin karena sudah ada anggarannya,” kata Wamenhan menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2020). (Baca juga: Miris, Uang Saku Prajurit TNI Hanya Berkisar Rp15.000)

Saat ditanya lebih lanjut perihal kesejahteraan prajurit, Trenggono tidak bisa menjawab banyak karena banyak isu sensitif di dalamnya yang tidak mungkin dibuka dalam forum rapat terbuka ini. “Karena rapat terbuka, saya tidak bisa menjawab secara terbuka karena menyangkut hal-hal yang sifatnya sensitif,” ujarnya.

Namun demikian, Trenggono merasakan keprihatinan yang sama dengan Komisi I DPR saat masuk menjadi Wamenhan mendampingi Prabowo Subianto, dan kondisi mengenai kesejahteraan prajurit TNI ini membuatnya menangis. “Saya setuju, saya pun menangis sama seperti bapak, begitu saya masuk ditugaskan Presiden membantu Pak Prabowo,” ucap Trenggono. (Baca juga: Terungkap, Kesejahteraan Prajurit TNI Masih Pakai Standar Sebelum Reformasi)

Menurut Trenggono, Menhan dan dirinya selalu berpikir agar bagaimana TNI sejahtera. Bahkan, dia pun kadang menanyakan pada sopirnya yang merupakan prajurit TNI apakah sudah memiliki rumah, dan dia menjawab belum punya. Sementara, dia tidak bisa memberikan rumah karena begitu banyak prajurit TNI yang belum memiliki rumah.

Karena itu, dia meminta dukungan Komisi I DPR untuk bisa memperjuangkan kesejahteraan prajurit TNI. “Saya mohon dukungan anggota dewan terhormat berjuang ke pemerintah mencari cara bagaimana prajurit kita, jangan sampai prajurit kita yang lain naik kapal laut, yang lain naik pesawat terbang,” tutup Trenggono.