Menteri P2MI Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,3 Triliun untuk Perlindungan Pekerja Migran

Rabu, 22 Januari 2025 - 22:11 WIB
loading...
Menteri P2MI Ajukan...
Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk perlindungan pekerja migran. Foto/istimewa
A A A
JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,3 triliun. Anggaran tersebut untuk meningkatkan perlindungan, pemberdayaan, dan pelayanan terhadap para Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Kami usulkan Rp1,3 triliun untuk tambahan anggaran berikutnya. Alhamdulillah, seluruh pimpinan fraksi dan anggota Komisi IX DPR mendukung usulan ini," ujarnya seusai rapat dengan Komisi IX DPR, pada Rabu (22/1/2025).

Menurut Karding, sebanyak 91% dari anggaran tambahan tersebut akan digunakan untuk program-program penempatan, perlindungan, dan pemberdayaan PMI. Karding menekankan pentingnya memperkuat sumber daya manusia, membuka pasar baru, dan meningkatkan kualitas layanan.

Baca juga: Penampungan Ilegal Pekerja Migran di Bogor Terbongkar, 8 Orang Diselamatkan

"Target kami di 2025 adalah menempatkan 400.000 PMI, naik dari 267.000 pada tahun sebelumnya. Untuk itu, kita harus memperbaiki layanan, membuka pasar baru, dan meningkatkan kualitas perlindungan," jelasnya.

Saat ini, Kementerian P2MI memiliki anggaran sebesar Rp494 miliar, jumlah yang sama seperti tahun lalu. Dengan target peningkatan jumlah PMI yang ditempatkan dan pengurangan pekerja migran non-prosedural, Karding menyatakan bahwa anggaran tambahan sangat diperlukan.

Baca juga: Hari Migran Internasional, Kementerian P2MI Bentuk Tim Reaksi Cepat Lindungi Pekerja
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
KJRI Johor Bahru Bantu...
KJRI Johor Bahru Bantu Biayai Deportasi 90 PMI dari Malaysia ke Batam
Kecam Dugaan Intimidasi...
Kecam Dugaan Intimidasi Dokter di NTT, Ninik: Sanksi Disiplin Jika Kader PKB Terlibat
Dasco Undang Serikat...
Dasco Undang Serikat Buruh dan Pemerintah Bahas Ancaman PHK
SOKSI dan P2MI Teken...
SOKSI dan P2MI Teken MoU Dorong Pekerja Migran Terampil
ART asal Indonesia Dianiaya...
ART asal Indonesia Dianiaya di Malaysia, DPR Minta Kemlu Lobi agar Pelaku Dihukum Berat
Forum ILC Jenewa, Delegasi...
Forum ILC Jenewa, Delegasi Indonesia Dorong Payung Hukum Global bagi Pekerja Digital
Sinara Fest 2026 NTB...
Sinara Fest 2026 NTB Wujud Dukungan BPDP Terhadap Ketahanan Pangan dan UMKM
Perlindungan Pekerja...
Perlindungan Pekerja di Bengkalis Diperkuat, Legislator Perindo Dorong Ranperda Jaminan Sosial
Kisah Deni Maulana,...
Kisah Deni Maulana, Anak PMI Yordania yang Sukses Jadi Mahasiswa Berprestasi UGM
Rekomendasi
JJ All Star 2026 Jadi...
JJ All Star 2026 Jadi Awal Kebangkitan Equestrian Nasional
DJP Libatkan Babinsa...
DJP Libatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Awasi Kepatuhan Pajak, Ini Skemanya
Gelar RUPS Luar Biasa,...
Gelar RUPS Luar Biasa, Brigit Biofarmaka Teknologi Bahas Penyesuaian Klasifikasi Usaha
Berita Terkini
Perang Berkepanjangan...
Perang Berkepanjangan AS Vs Iran, Indonesia Wajib Perkuat Ketahanan Nasional dan Diplomasi Strategis
Prabowo: 110 Masalah...
Prabowo: 110 Masalah Tuntas dalam 18 Bulan, Bukan Prestasi Kecil
3 Mobil Noel Ebenezer...
3 Mobil Noel Ebenezer Dikembalikan KPK, Keluarga: Bukti Dibeli Pakai Uang Sah
Duit Ratusan Juta Disita...
Duit Ratusan Juta Disita KPK dalam OTT Bupati Lombok Barat
Harlah PKB, Gus Muhaimin...
Harlah PKB, Gus Muhaimin Tekankan Arah Pembangunan Prabowo
Polisi Ungkap Dugaan...
Polisi Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Batu Bara, 3 Orang Jadi Tersangka
Infografis
Sensus Ekonomi 2026:...
Sensus Ekonomi 2026: Data untuk Memperkuat UMKM dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved