Anggota Komisi I DPR Sebut Bentrokan TNI-Polri Akibat Kecemburuan

JAKARTA - Insiden di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur menjadi deretan peristiwa bentrokan antara prajurit TNI dan Polri. Hal ini menjadi salah satu yang disoroti dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait dengan evaluasi anggaran 2019.

Anggota Komisi I DPR Sukamta melihat, salah satu penyebab bentrokan kedua aparat negara itu lantaran kecemburuan kesejahteraan yang mana, prajurit TNI kalah sejahtera dibandingkan polisi. “Saya kadang miris terkait bentrokan TNI dengan polisi, berkali-kali saya lihat sebab musababnya simpel sekali, kalau saya coba cari tahu mungkin salah satu yang sering dikeluhkan, dan menjadi rasan-rasan (hal yang dirasakan) di antara prajurit adanya sebut saja secara bahasa kasarnya itu, kecemburuan,” kata Sukamta di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2020). (Baca juga: 76 Orang Jadi Korban Perusakan Mapolsek Ciracas Jakarta Timur)

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini mencontohkan, sama-sama anggota dengan jabatan kapten, tapi antara prajurit TNI dan polisi itu jauh sekali tingkat kesejahteraannya. Namun, bukan berarti pihaknya ingin mengurangi kesejahteraan polisi, maksudnya adalah yang sudah sejahtera terus didorong, tetapi TNI juga bisa ditingkatkan kesejahteraan prajuritnya. “Kita berharap mohon TNI bisa diakselerasi supaya bisa mengejar. Sebab ini akar masalahnya, kita mau ancam dengan ancaman keras, kita disiplinkan bagaimanapun juga, sepanjang perasaan cemburu tidak diselesaikan ini akan terus mudah dipicu,” ujarnya. (Baca juga: Soal Bentrok TNI-Polri, Pengamat: Perlu Riset untuk Temukan Embrio Masalah)

Sementara itu, anggota Komisi I DPR lainnya, Yan Mandenas melihat, di daerah 3T (terdepan, terluar dan terpencil) misalnya Papua, saat pandemi Covid-19 ini banyak prajurit yang luntang-lantung tidak tahu harus berbuat apa dengan tunjangan yang pas-pasan dan biaya hidup yang tinggi. Untuk itu, perlu dikaji agar daerah terluar seperti di Papua itu kesejahteraannya harus dibedakan. “Itu harus perlu diperhatikan karena tingkat kemahalan di Papua itu satu hari kita makan saja Rp100.000 nggak cukup, ini harus menjadi catatan supaya prajurit kita di Papua tidak terus menerus diterlantarkan seperti itu,” pintanya.

Selain itu, sambung politikus Partai Gerindra ini, banyak juga prajurit yang ditempatkan di daerah 3T selama belasan tahun dan ada juga yang 18 tahun, sejak masih muda hingga akhirnya paruh baya dan belum menikah. Ini perlu diperhatikan atas dasar kemanusiaan. “Jangan sampai dibiarkan yang di kota hidupnya tenang, yang di hutan dibiarkan saja. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nggak boleh itu Pak,” desaknya. (Baca juga: Kekompakan Panglima TNI-Kapolri Patut Dicontoh Anak Buah)

Legislator asal Papua ini mengingatkan prajurit itu juga memiliki kehidupan masa depan yang harus dibangun, mereka harus membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan mereka. “Ini penting supaya masuk perencanaan keuangan bapak-bapak sekalian. Supaya ke depannya nanti benar-benar bisa terserap anggaran dengan baik dan membangun prajurit handal, sumber daya yang bagus dan benar-benar menciptakan kondusivitas yang terjamin dan terjaga demi keutuhan NKRI,” tegas Yan. *kiswondari