DPR Sebut Penanganan Covid-19 Belum Efektif karena Tiga Masalah Ini
Rabu, 02 September 2020 - 14:46 WIB
loading...
M Yahya Zaini, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Golkar. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Jumlah orang yang terpapar Covid-19 semakin hari kian banyak. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 pada Selasa (1/9/2020), dalam 24 jam terakhir 2.775 orang terkonfirmasi positif. Total kasus positif menjadi 177.571 orang. Jumlah orang yang meninggal dunia akibat Covid-19 pun terus merangkak naik, yakni 7.505.
Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini mengatakan penanganan pagebluk Covid-19 yang dilakukan selama ini belum efektif dan masif. Pemerintah diminta meningkatkan kapasitas tes, tracing, dan treatment (3T). Dia mengungkapkan cakupan tes masih rendah, yakni baru sekitar 48 persen.
“Hanya DKI Jakarta yang sudah di atas standar WHO. Dengan tes yang masih rendah, yang terpapar (positif) semakin meningkat. Ini artinya masih banyak potensi masyarakat yang terpapar dan belum diketahui,” ujarnya kepada SINDOnews, Selasa (1/9/2020).
(Baca: Komisi X DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Darurat Pendidikan)
Dia memaparkan beberapa masalah dalam penanganan Covid-19. Pertama, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (pemda). Bahkan, koordinasi di antara pemerintah pusat sendiri kurang baik. Menurutnya, itu terlihat dari langkah pemerintah membentuk struktur baru yang menangani penanganan Covid-19 dari aspek kesehatan dan penanganan ekonomi.
Masalah kedua, rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. “Salah satunya akibat lambatnya pencairan anggaran dari Kemenkeu, khususnya untuk sektor kesehatan. Serapan anggaran Covid-19 sampai Agustus 2020, baru sekitar 25 persen. Yang terendah sektor kesehatan sekitar 7 persen,” tuturnya.
Masalah ketiga, masih terbatasnya fasilitas-fasilitas di rumah sakit-rumah sakit rujukan. Salah satunya, rumah sakit (RS) kekurangan ruang isolasi bertekanan negatif dan ventilator. Keempat, menurutnya, masyarakat kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. “Munculnya, klaster-klaster baru di perkantoran dan kawasan Indonesia menjadi bukti,” ucapnya.
Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini mengatakan penanganan pagebluk Covid-19 yang dilakukan selama ini belum efektif dan masif. Pemerintah diminta meningkatkan kapasitas tes, tracing, dan treatment (3T). Dia mengungkapkan cakupan tes masih rendah, yakni baru sekitar 48 persen.
“Hanya DKI Jakarta yang sudah di atas standar WHO. Dengan tes yang masih rendah, yang terpapar (positif) semakin meningkat. Ini artinya masih banyak potensi masyarakat yang terpapar dan belum diketahui,” ujarnya kepada SINDOnews, Selasa (1/9/2020).
(Baca: Komisi X DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Darurat Pendidikan)
Dia memaparkan beberapa masalah dalam penanganan Covid-19. Pertama, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (pemda). Bahkan, koordinasi di antara pemerintah pusat sendiri kurang baik. Menurutnya, itu terlihat dari langkah pemerintah membentuk struktur baru yang menangani penanganan Covid-19 dari aspek kesehatan dan penanganan ekonomi.
Masalah kedua, rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19. “Salah satunya akibat lambatnya pencairan anggaran dari Kemenkeu, khususnya untuk sektor kesehatan. Serapan anggaran Covid-19 sampai Agustus 2020, baru sekitar 25 persen. Yang terendah sektor kesehatan sekitar 7 persen,” tuturnya.
Masalah ketiga, masih terbatasnya fasilitas-fasilitas di rumah sakit-rumah sakit rujukan. Salah satunya, rumah sakit (RS) kekurangan ruang isolasi bertekanan negatif dan ventilator. Keempat, menurutnya, masyarakat kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. “Munculnya, klaster-klaster baru di perkantoran dan kawasan Indonesia menjadi bukti,” ucapnya.
Lihat Juga :
