GP Ansor Tak Masalah Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat
loading...
Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin dalam jumpa pers. Foto/Binti Mufarida
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Ansor tidak masalah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai dana zakat termasuk infaq, sadaqah, dan wakaf (ziswaf). Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menilai pada dasarnya ziswaf adalah untuk kemaslahatan umat.
"Saya kira memang sepanjang fungsinya buat tujuan utama ZIS itu enggak ada yang salah," kata Addin Jauharudin atau Gus Addin kepada awak media di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Dia pun mengatakan bahwa sesuai dengan definisinya ziswaf memiliki peruntukan untuk membantu masyarakat sehingga tak jadi masalah menjadi digunakan untuk program makan bergizi gratis.
"Secara pemahaman atau definisi, nama ziswaf itu memiliki peruntukan masing-masing membantu masyarakat. Tapi yang paling penting, di luar ziswaf itu menggalang partisipasi swasta," tuturnya.
Sehingga, kata Gus Addin, program makan bergizi gratis bisa dijalankan dengan kolaborasi tanpa harus mengandalkan 100% dari anggaran negara.
"Jadi kolaborasi semi pentahelix, antara pemerintah, masyarakat, industri, bahu-membahu, jadi tidak 100 persen mengandalkan negara. Tapi intinya apa yang bisa dikerjakan oleh kita. Intinya adalah bagaimana tokoh industri peduli dengan lingkungan sekitar," katanya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar bisa dibiayai dana zakat.
Usulan ini dilayangkan Sultan sekaligus merespons program MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Saya kira memang sepanjang fungsinya buat tujuan utama ZIS itu enggak ada yang salah," kata Addin Jauharudin atau Gus Addin kepada awak media di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Dia pun mengatakan bahwa sesuai dengan definisinya ziswaf memiliki peruntukan untuk membantu masyarakat sehingga tak jadi masalah menjadi digunakan untuk program makan bergizi gratis.
"Secara pemahaman atau definisi, nama ziswaf itu memiliki peruntukan masing-masing membantu masyarakat. Tapi yang paling penting, di luar ziswaf itu menggalang partisipasi swasta," tuturnya.
Sehingga, kata Gus Addin, program makan bergizi gratis bisa dijalankan dengan kolaborasi tanpa harus mengandalkan 100% dari anggaran negara.
"Jadi kolaborasi semi pentahelix, antara pemerintah, masyarakat, industri, bahu-membahu, jadi tidak 100 persen mengandalkan negara. Tapi intinya apa yang bisa dikerjakan oleh kita. Intinya adalah bagaimana tokoh industri peduli dengan lingkungan sekitar," katanya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar bisa dibiayai dana zakat.
Usulan ini dilayangkan Sultan sekaligus merespons program MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
(rca)
Lihat Juga :
