Pilkada Sebaiknya Mengikuti Aturan Pilpres yang Baru

Wacana untuk mengubah mekanisme pilkada menjadi pemilihan melalui DPRD juga menuai respons negatif. Dari 1.898 percakapan, 76,3% menolak wacana tersebut karena khawatir akan meningkatnya politik transaksional di DPRD. "Demokrasi bukan hanya soal efisiensi biaya, melainkan juga legitimasi, keterwakilan, dan kepercayaan rakyat," kata Denny JA.

Pilkada Langsung Cerminan Demokrasi Lokal

Sebagai cerminan demokrasi lokal, pilkada diusulkan tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Hal ini tidak hanya menjaga legitimasi pemimpin terpilih tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Inspirasi dari negara lain menunjukkan keberhasilan model inklusif ini. Di Swiss, partai kecil memiliki peluang besar mencalonkan kandidat. Di Kanada, sistem tanpa ambang batas berhasil mengurangi korupsi politik, sedangkan di Prancis, mekanisme ini melahirkan pemimpin inovatif seperti Emmanuel Macron.

Menurut Denny JA, keputusan monumental MK untuk menghapus ambang batas mencalonkan presiden menandai era baru demokrasi Indonesia. Namun, untuk mencapai demokrasi yang lebih matang, langkah ini harus diiringi perubahan di tingkat pilkada. Dengan memberikan hak kepada setiap partai untuk mencalonkan kepala daerah, Indonesia tidak hanya memperkuat demokrasi lokal tetapi juga menciptakan harmoni sistem politik nasional dan daerah.

"Pilkada langsung adalah simbol kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi. Jika setiap suara dihargai dan setiap rakyat merasa terwakili, demokrasi Indonesia akan semakin kuat dan menjadi model bagi negara lain," katanya.