100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Masyarakat Nilai Kinerja Kemensos Paling Signifikan
loading...
A
A
A
Adapun ketika publik ditanyakan secara spontan tentang Menteri atau pejabat negara yang dianggap bekerja optimal selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran yakni, Mensos Saifullah Yusuf 29,91%, Menag Nasaruddin Umar 23,63%, kemudian Menpan RB Rini Widyanti 18,76%, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 11,86%, dan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi 11,52%. “Hanya 7,32% yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab,” katanya.
Menurut Herry Mendrofa, dasar penilaian publik terhadap kinerja kementerian atau lembaga negara termasuk menteri atau pejabat negara dilihat dari beberapa faktor. Antara lain, komunikasi 30,45%, integritas 21,61%, kepemimpinan 19,43%, dan pelayanan publik 10,26%. Selain itu, etos kerja 5,47%, program kerja 4,37%, antikorupsi 3,36% inovasi 2,52%, independensi 1,68%, serta responsibilitas 0,84%.
Berdasarkan survei yang dilakukan juga ditemukan mayoritas publik yakni 57,95% menganggap pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun ada 34,65% yang tidak setuju dengan hal tersebut. Sekitar 1,93% menyatakan netral dan 5,47% tidak tahu/tidak menjawab.
“Hal ini tentunya linier dengan opini publik sebesar 52,49% yang meyakini bahwa pemerintah telah memberikan kepastian perlindungan sosial bagi masyarakat. Kendati demikian masih ada 40,45% yang tidak setuju, 1,93% yang netral, serta 5,13% yang tidak tahu/tidak menjawab,” ujar Herry.
Herry pun menyebutkan adanya mayoritas publik menilai kebijakan pemerintah dalam hal menyalurkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, beras (cadangan pangan) serta bantuan sosial lainnya sepanjang 2024 hingga Januari 2025 telah optimal.
“Ada 68,72% setuju, 24,05% yang tidak setuju, sedangkan yang netral hanya 2,78% serta tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 4,46%,” tutur Herry Mendrofa.
Menurutnya penilaian ini cukup berdasar karena hal ini merupakan konsekuensi logis dari kinerja kementerian dan lembaga negara terkait yang dianggap mampu mengelola kebutuhan prioritas masyarakat khususnya kelompok prasejahtera melalui konsolidasi dan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), lalu semakin mantapnya ketepatan sasaran penerima manfaat, evaluasi yang berkesinambungan atas preferensi kebijakan yang diambil hingga sinergi dan kolaborasi antar stakeholder yang selama ini cukup konsisten.
“Dalam survei ini juga ada harapan ya terutama pada pemerintah untuk tetap menjamin adanya subsidi alternatif agar terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui ada 68,37% yang menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut, 28,93% yang tidak setuju, yang netral 0,93% serta tidak tahu/tidak menjawab 1,77%,” kata Herry.
Lalu kebijakan pemerintah soal memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kehidupan kerukunan beragama dan toleransi, serta solidaritas sosial lainnya dinilai oleh 50,88% telah optimal sedangkan 38,39% tidak setuju dengan opini tersebut, yang netral hanya 8,49 serta yang tidak tahu/tidak menjawab 1,77%.
Dalam hal kebijakan ekonomi, 53,66% publik menilai kebijakan ekonomi berjalan optimal, sekitar 41,63% yang tidak setuju, 1,93% yang netral, serta yang tidak tahu/tidak menjawab 2,78%.
Menurut Herry Mendrofa, dasar penilaian publik terhadap kinerja kementerian atau lembaga negara termasuk menteri atau pejabat negara dilihat dari beberapa faktor. Antara lain, komunikasi 30,45%, integritas 21,61%, kepemimpinan 19,43%, dan pelayanan publik 10,26%. Selain itu, etos kerja 5,47%, program kerja 4,37%, antikorupsi 3,36% inovasi 2,52%, independensi 1,68%, serta responsibilitas 0,84%.
Berdasarkan survei yang dilakukan juga ditemukan mayoritas publik yakni 57,95% menganggap pemerintah telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun ada 34,65% yang tidak setuju dengan hal tersebut. Sekitar 1,93% menyatakan netral dan 5,47% tidak tahu/tidak menjawab.
“Hal ini tentunya linier dengan opini publik sebesar 52,49% yang meyakini bahwa pemerintah telah memberikan kepastian perlindungan sosial bagi masyarakat. Kendati demikian masih ada 40,45% yang tidak setuju, 1,93% yang netral, serta 5,13% yang tidak tahu/tidak menjawab,” ujar Herry.
Herry pun menyebutkan adanya mayoritas publik menilai kebijakan pemerintah dalam hal menyalurkan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, beras (cadangan pangan) serta bantuan sosial lainnya sepanjang 2024 hingga Januari 2025 telah optimal.
“Ada 68,72% setuju, 24,05% yang tidak setuju, sedangkan yang netral hanya 2,78% serta tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 4,46%,” tutur Herry Mendrofa.
Menurutnya penilaian ini cukup berdasar karena hal ini merupakan konsekuensi logis dari kinerja kementerian dan lembaga negara terkait yang dianggap mampu mengelola kebutuhan prioritas masyarakat khususnya kelompok prasejahtera melalui konsolidasi dan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), lalu semakin mantapnya ketepatan sasaran penerima manfaat, evaluasi yang berkesinambungan atas preferensi kebijakan yang diambil hingga sinergi dan kolaborasi antar stakeholder yang selama ini cukup konsisten.
“Dalam survei ini juga ada harapan ya terutama pada pemerintah untuk tetap menjamin adanya subsidi alternatif agar terwujudnya peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui ada 68,37% yang menyatakan setuju dengan kebijakan tersebut, 28,93% yang tidak setuju, yang netral 0,93% serta tidak tahu/tidak menjawab 1,77%,” kata Herry.
Lalu kebijakan pemerintah soal memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kehidupan kerukunan beragama dan toleransi, serta solidaritas sosial lainnya dinilai oleh 50,88% telah optimal sedangkan 38,39% tidak setuju dengan opini tersebut, yang netral hanya 8,49 serta yang tidak tahu/tidak menjawab 1,77%.
Dalam hal kebijakan ekonomi, 53,66% publik menilai kebijakan ekonomi berjalan optimal, sekitar 41,63% yang tidak setuju, 1,93% yang netral, serta yang tidak tahu/tidak menjawab 2,78%.
Lihat Juga :
