Tanggapi Video Hasto soal Tiga Periode Presiden, Bahlil: Jangan Diputar Kaset Rusak!
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons Juru Bicara PDIP Guntur Romli yang menyebut Hasto Kristiyanto telah membuat video terkait isu tiga periode jabatan presiden . Ia meminta Guntur agar tak mengeluarkan isu lama yang telah usang.
Bahlil mengakui dirinya kali pertama yang mengemukakan ide Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ditunda. Ia mengaku ide itu dikemukakan saat dirinya masih menjabat Menteri Investasi.
"Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali," kata Bahlil saat jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).
Bahlil menegaskan, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah menginstruksikan para menteri untuk menggulirkan wacana penundaan Pilpres 2024, termasuk tiga periode presiden.
"Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi. Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya, maka kemudian dibuatlah beberapa skema," kata Bahlil.
"Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga priode," imbuhnya.
Kendati demikian, Bahlil meminta pada semua pihak agar tak menggulirkan kembali isu liar yang telah usang. Ia pun menyarankan agar para pempin itu harus berpikir bersih untuk negara.
"Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi, harusnya yang dituntut itu saya, waktu itu sebagai menteri investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan pil pres," kata Bahlil.
"Jadi kalau sakitnya di kepala, jangan garuk di kaki ya. Tolong. Itu satu. Jadi nggak benar itu," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli membenarkan bahwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto telah menitipkan dokumen penting kepada Analis militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie di Rusia.
Pernyataan itu dilontarkan Guntur, sekaligus merespon postingan Connie yang mengaku dirinya telah dititipkan sejumlah dokumen penting oleh Hasto.
"Iya betul. Dokumen-dokumen yang otentik ya.g dijabarkan oleh Mas Hasto dalam video-video itu sebelumnya sudah dititipan ke Ibu Connie Bakrie ke Rusia," kata Guntur saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (29/12/2024).
Guntur mengungkapkan, dokumen itu berisikan sejumlah bukti dugaan skandal korupsi hingga penyelahgunaan wewenang dari para pejabat negara. Bahkan, kata dia, dokumen itu berisikan dugaan penyalahgunaan elit lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa bangsa hingga berisikan bukti perpanjangan 3 periode.
"Penyalahgunaan petinggi penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa, bukti-bukti perpanjangan 3 periode, pengambil-alihan partai-partai politik dgn kasus-kasus hukum dan lain-lain," kata Guntur.
Bahlil mengakui dirinya kali pertama yang mengemukakan ide Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ditunda. Ia mengaku ide itu dikemukakan saat dirinya masih menjabat Menteri Investasi.
"Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali," kata Bahlil saat jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).
Bahlil menegaskan, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah menginstruksikan para menteri untuk menggulirkan wacana penundaan Pilpres 2024, termasuk tiga periode presiden.
"Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi. Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya, maka kemudian dibuatlah beberapa skema," kata Bahlil.
"Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga priode," imbuhnya.
Kendati demikian, Bahlil meminta pada semua pihak agar tak menggulirkan kembali isu liar yang telah usang. Ia pun menyarankan agar para pempin itu harus berpikir bersih untuk negara.
"Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi, harusnya yang dituntut itu saya, waktu itu sebagai menteri investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan pil pres," kata Bahlil.
Baca Juga
"Jadi kalau sakitnya di kepala, jangan garuk di kaki ya. Tolong. Itu satu. Jadi nggak benar itu," katanya.
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli membenarkan bahwa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto telah menitipkan dokumen penting kepada Analis militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie di Rusia.
Pernyataan itu dilontarkan Guntur, sekaligus merespon postingan Connie yang mengaku dirinya telah dititipkan sejumlah dokumen penting oleh Hasto.
"Iya betul. Dokumen-dokumen yang otentik ya.g dijabarkan oleh Mas Hasto dalam video-video itu sebelumnya sudah dititipan ke Ibu Connie Bakrie ke Rusia," kata Guntur saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (29/12/2024).
Guntur mengungkapkan, dokumen itu berisikan sejumlah bukti dugaan skandal korupsi hingga penyelahgunaan wewenang dari para pejabat negara. Bahkan, kata dia, dokumen itu berisikan dugaan penyalahgunaan elit lembaga penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa bangsa hingga berisikan bukti perpanjangan 3 periode.
"Penyalahgunaan petinggi penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa, bukti-bukti perpanjangan 3 periode, pengambil-alihan partai-partai politik dgn kasus-kasus hukum dan lain-lain," kata Guntur.
(abd)