Sebut Pemecatan Jokowi oleh PDIP sebagai Karma Politik, Omongan Dino Patti Djalal Titipan SBY?

JAKARTA - Pengamat Politik Fernando Emas merespons pandangan Mantan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Dino Patti Djalal yang turut mengomentari pemecatan Joko Widodo ( Jokowi ), Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Direktur Rumah Politik Indonesia ini curiga omongan Dino yang menilai pemecatan Jokowi oleh PDIP itu sebagai karma politik merupakan titipan SBY.

“Jangan-jangan Dino sengaja memposting kalimat tersebut karena ada titipan dari SBY atau AHY? Apalagi Dino sampai saat ini masih memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan SBY karena pernah menjadi bagian dari pemerintahan presiden ke-6 RI tersebut,” kata Fernando kepada SINDOnews, Rabu (18/12/2024).

Fernando tak sepakat dengan pandangan Dino Patti Djalal. “Saya menganggap terlalu berlebihan kalau Dino Patti Djalal menganggap bahwa pemecatan Joko Widodo dari PDI Perjuangan merupakan karma politik karena ada upaya mengambil alih Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa yang memilih Moeldoko,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi Dipecat PDIP, Mantan Jubir Presiden SBY Singgung Karma Politik



Dia berpendapat bahwa pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby dari PDIP sangat jelas karena tidak sejalan dengan keputusan partai terkait dengan calon presiden. “Pernyataan Dino Patti Djalal akan berpengaruh membuat hubungan antara Jokowi dengan SBY menjadi kurang baik,” katanya.

Baca juga: Wacana Polri di Bawah TNI atau Kemendagri yang Memicu Polemik

“Walaupun mungkin Dino memiliki informasi terkait dengan keterlibatan Jokowi dengan KLB Partai Demokrat di Sibolangit, namun tidak bisa dihubungkan pemecatan dari PDI Perjuangan sebagai karma politik,” pungkasnya.

Diberitakan SINDOnews sebelumnya, Dino Patti Djalal turut mengomentari pemecatan Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution oleh PDIP. Pemecatan itu telah resmi diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun dan jajaran Pengurus DPP PDIP dalam keterangan melalui video pada Senin (16/12/2024).

Baca juga: Gen Z Rentan Jatuh ke Jurang Kemiskinan

SK pemecatan Jokowi teregristrasi drngan nomor 1649/ KPTS/ DPP/XII/ 2024. Sementara SK pemecatan Gibran teregristrasi nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024. Sedangkan pemecatan Bobby, teregristrasi nomor 1651/KPTS/XII/2024.

"DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, saudara Gibran Rakabuming Raka, saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan," terang Komarudin dalam keterangannya, Senin (16/12/2024).

Dino Patti Djalal menganggap pemecatan yang dilakukan PDIP terhadap Jokowi dan keluarganya sebagai karma politik. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) era Presiden SBY itu Kembali menyinggung adanya konspirasi mengambil alih partai Demokrat pada 2021 silam.

"Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi utk scr tidak syah mengambil alih Partai Demokrat," tulis Dino Patti Djalal di akun X pribadinya @dinopattidjalal, Selasa (17/12/2024).

Menurutnya, setelah berhasil menggagalkan upaya pengambilalihan partai, Demokrat tidak pernah melakukan pembalasan terhadap para pelakunya. "Demokrat, stlh berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dlm bentuk lain," tulis Dino lagi.

Kilas Balik Upaya Ambil Alih Demokrat

Isu pengambilan alihan Partai Demokrat awalnya disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada 1 Februari 2021. Ia menuding sejumlah mantan kader dan kader Demokrat terlibat dalam upaya pengambilalihan tersebut yang bertujuan menjadikan Demokrat sebagai kendaraan politik di Pilpres 2024.

Tudingan AHY tersebut diperjelas lagi oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Ia menyebut Kepala Staf Presiden Moeldoko ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional.

Tudingan AHY terbukti dengan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara. KLB Deliserdang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Di tengah kisruh kepengurusan, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menolak mengesahkan kepengurusan hasil KLB Demokrat Deliserdang. Menko Polhukam Mahfud MD pun menyatakan kasus tersebut telah selesai.

Namun kubu Moeldoko mengajukan gugatan terhadap putusan Menkumham ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Namun gugatan itu ditolak. Kubu Moeldoko kembali menempuh jalur lain dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) tapi juga akhirnya ditolak.

Sebagai upaya terakhir, kubu Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Mahkamah Agung pada 10 Agustus 2023 memutuskan menolak PK tersebut.