Ambisi Nuklir Korea Utara dan Harga yang Harus Dibayar Rakyatnya

Joohyun Moon
Profesor Teknik Energi di Departemen Universitas Dankook, Korea Selatan

KOREA Utara baru-baru ini mengejutkan komunitas internasional dengan laporan pengiriman pasukan ke Rusia di tengah perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Meskipun skala dan peran pasukan ini masih belum jelas, para ahli menyebutkan bahwa keterlibatan Korea Utara dapat berdampak signifikan pada perang Rusia-Ukraina serta dinamika keamanan di Semenanjung Korea.

Keputusan ini menunjukkan prioritas rezim terhadap tujuan militeristik daripada kesejahteraan rakyatnya, sehingga memunculkan pertanyaan serius mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara.

Pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia tampaknya didorong oleh beberapa motif strategis, dengan tujuan utama memperkuat aliansi dengan Moskow. Pada Juni, sebuah "Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif" ditandatangani antara Korea Utara dan Rusia, yang kemudian diratifikasi oleh Duma Negara (Majelis Legislatif) Rusia pada bulan Oktober. Aliansi ini melampaui sekadar formalitas diplomatic.

Korea Utara tampaknya percaya bahwa aliansi dengan Rusia yang dibentuk di medan perang akan lebih menjamin masa depannya. Pemerintahan Kim Jong-un kemungkinan meyakini bahwa hanya hubungan mendalam dengan negara-negara kuat seperti Rusia yang dapat menjaga kelangsungan rezimnya.

Selain itu, pengejaran tanpa henti Pyongyang terhadap pengembangan nuklir dan misil telah lama mengesampingkan kesejahteraan rakyatnya.

Selama kelaparan parah pada 1990-an yang dikenal sebagai "Arduous March," jutaan orang meninggal akibat kelaparan sementara rezim memprioritaskan pengembangan nuklir, yang berpuncak pada uji coba nuklir pertamanya pada 2006. Saat ini, negara tersebut telah mencapai miniaturisasi dan standarisasi hulu ledak nuklir, tetapi terus mencari kemajuan lebih lanjut.

Rusia memiliki teknologi penting dalam kemampuan re-entry untuk rudal balistik antarbenua, satelit pengintai, dan kapal selam bertenaga nuklir—semua elemen yang diinginkan Korea Utara untuk meningkatkan kekuatan militernya. Menguasai teknologi ini akan memungkinkan Korea Utara menjadi ancaman yang lebih besar. Tidak hanya bagi Korea Selatan tetapi juga negara-negara tetangga lainnya, bahkan Amerika Serikat (AS), sehingga semakin mengganggu lanskap keamanan yang sudah rapuh di kawasan ini.

Keputusan rezim Korea Utara untuk mengirim tentaranya ke perang asing demi pengalaman tempur menandai dimensi lain dari ambisi strategisnya. Pasukan Korea Utara, meskipun berjumlah 1,2 juta personel aktif, kurang memiliki pengalaman nyata dalam pertempuran.

Keterlibatan dalam perang intensif dapat memberikan pasukannya pengalaman tempur yang berharga. Jika pengiriman ini dipasangkan dengan kemungkinan transfer teknologi dari Rusia, Korea Utara dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan militernya. Hal ini bisa menjadi ancaman yang lebih besar bagi Korea Selatan dan negara-negara tetangga lainnya.

Motif finansial juga kemungkinan memainkan peran dalam pengiriman pasukan ini. Meskipun belum dikonfirmasi, setiap tentara Korea Utara dilaporkan dibayar sekitar 2.000 dollar AS per bulan. Ini berarti, jika media melaporkan bahwa 12.000 tentara dikirim, totalnya mencapai 24 juta dollar AS per bulan—dana yang hampir pasti akan disalurkan ke rezim.

Ekonomi Korea Utara telah lama berjuang di bawah sanksi internasional, dan meskipun pengiriman ini mungkin menawarkan sedikit bantuan finansial, keuntungan ini diperoleh dengan harga tragis. Banyak tentara muda menghadapi kemungkinan besar menjadi korban.

Mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Andriy Zahorodnyuk, memperkirakan tingkat kemungkinan menjadi korban sebesar 90% untuk pasukan garis depan. Bagi rezim Korea Utara, mengirim tentara untuk berperang di negara asing adalah pertukaran nyawa demi uang, tanpa mempedulikan keselamatan individu atau konsekuensi bagi keluarga mereka.

Di balik langkah ini terdapat realitas yang jauh lebih gelap terkait pelanggaran HAM yang meluas. Laporan menunjukkan bahwa keluarga tentara yang dikirim ke Rusia dipindahkan secara paksa dan diisolasi, kemungkinan untuk mencegah pembelotan dan perlawanan.

Mengingat tingkat kesuburan Korea Utara yang diperkirakan antara 0,9 dan 1,2 pada 2024, kemungkinan besar banyak dari tentara ini adalah anak tunggal dalam keluarga mereka, yang dikirim ke bahaya tanpa alasan yang sah oleh rezim. Taktik mengerikan ini mencerminkan pengabaian mendalam terhadap kehidupan manusia dan ikatan keluarga. Hal ini memunculkan pertanyaan moral yang menuntut perhatian internasional.

Pelanggaran HAM di Korea Utara, bagaimanapun, melampaui tentara ini dan keluarga mereka. Selama beberapa dekade, penduduk Korea Utara telah mengalami kekurangan ekstrem dan penyalahgunaan sistemik. Penduduk di wilayah dekat lokasi uji coba nuklir negara itu dilaporkan menderita paparan radiasi akibat kebocoran dan kontaminasi sungai-sungai di sekitarnya.

Hal ini telah menyebabkan peningkatan masalah kesehatan dan bahkan cacat lahir, sebagai konsekuensi dari uji coba nuklir yang tidak diatur di dekat daerah sipil. Menurut Kelompok Kerja Keadilan Transisional Korea Selatan, lebih dari satu juta orang tinggal dalam jarak 40 kilometer dari lokasi uji coba nuklir. Mereka bergantung pada sungai-sungai yang membawa material radioaktif dan membahayakan kesehatan serta mata pencaharian mereka.

Lebih lanjut, retorika terbaru Kim Jong-un tentang konsep "dua negara," yang menyiratkan bahwa reunifikasi dengan Korea Selatan tidak mungkin, menunjukkan niat untuk memperdalam isolasi negara itu dari tetangganya di selatan. Penghancuran terbaru jalur transportasi antar-Korea sejalan dengan agenda ini.

Dengan mengontrol aliran informasi dari Korea Selatan, Korea Utara bertujuan untuk menekan kesadaran di kalangan populasinya tentang realitas mereka sendiri, terutama perbedaan tajam antara Korea Utara dan Korea Selatan. Isolasi ini ditegakkan tidak hanya melalui hambatan fisik tetapi juga oleh sistem kontrol brutal yang mencakup eksekusi publik. Laporan tentang siswa remaja yang dieksekusi hanya karena menonton video Korea Selatan menunjukkan bahwa eksekusi publik telah menjadi rutinitas di Korea Utara.

Komunitas internasional tidak boleh sekadar menjadi saksi bisu atas pelanggaran ini. Tindakan konkret dapat dan harus dilakukan untuk mengatasi penderitaan rakyat Korea Utara. Tekanan internasional yang lebih kuat dan bersatu sangat penting untuk memaksa rezim Korea Utara memperbaiki situasi HAM bagi rakyatnya.

Ini dapat mencakup perluasan sanksi yang ada, terutama yang menargetkan sumber keuangan rezim yang mendanai program militernya. Peningkatan fokus pada pelanggaran HAM di Korea Utara dalam forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat membantu meningkatkan kesadaran dan memobilisasi upaya diplomatik.

Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Korea Utara harus memanfaatkan pengaruh mereka untuk mendorong transparansi yang lebih besar dalam catatan HAM Pyongyang. Bantuan kemanusiaan, ketika diberikan, harus dipantau dengan hati-hati untuk memastikan sampai kepada mereka yang membutuhkan, bukan kepada rezim. Selain itu, media internasional harus terus mengungkap praktik-praktik represif rezim Korea Utara untuk menjaga komunitas global tetap terinformasi dan terlibat.

Pada akhirnya, menciptakan perubahan di Korea Utara membutuhkan tekanan yang konsisten dan kolektif. Dunia tidak hanya harus memantau tindakan rezim di masa depan tetapi juga tetap waspada terhadap pelanggaran yang mengancam kehidupan dan martabat rakyat Korea Utara. Komunitas internasional dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Korea Utara.