Akui Koalisi Pemerintah Kuat, Demokrat Tetap Dorong Pansus Jiwasraya

JAKARTA - Partai Demokrat tetap bersikeras ingin membentuk panitia khusus (pansus), bukan pantia kerja (panja) untuk mengusut kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya.

Demokrat menilai panja tidak terlalu kuat jika dibandingkan dengan pansus guna mengungkap. “Demokrat maunya pansus,” ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarif Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). (Baca Juga: Kasus Jiwasraya, PDIP Lebih Pilih Panja ketimbang Pansus)

Syarif menegaskan partainya sedang berupaya agar Pansus Jiwasraya bisa terbentuk. Namun, Demokrat menyadari fraksinya berjumlah kecil dan secara hitung-hitungan politik kalah dengan koalisi pemerintah.

“Secara politis koalisi pemerintah lebih kuat. Tapi kita lihatlah kalau memang terpaksa mereka menginginkan panja, bagi Demokrat Panja tidak terlalu kuat, lebih bagus pansus,” ujarnya.

Namun, Wakil Ketua MPR itu mempersilakan fraksi lain yang mengingin persoalan Jiwasraya ditangani panja.

“Tapi kalau mereka tetep jalan ya lihat saja, mungkin dalam perjalanan bila perlu kita bikin hak interpelasi atau angket,” kata Syarif.

Syarif menjelaskan perbedaan panja dengan pansus. Kalau panja tidak bisa berkelanjutan ke proses yang lebih tinggi, tidak bisa mengeluarkan hak menyatakan pendapat.

Panja hanya mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi dan juga tidak memiliki konsekuensi hukum jika ingin memanggil mitra kerja dalam rapat.

“Kalau panja kalau ingin memanggil dalam rapat kerja tidak ada konsekuensi hukumnya, tidak wajib. Sementara pansus wajib hadir bila dipanggil, kalau tidak mau aparat berhak menghadirkan,” paparnya