alexametrics

Menhan Prabowo Jawab Kritik PKS Soal Sering Kunker Luar Negeri

loading...
Menhan Prabowo Jawab Kritik PKS Soal Sering Kunker Luar Negeri
Menhan, Prabowo Subianto menjawab kritikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera terhadap dirinya lantaran melakukan kunker ke luar negeri sebanyak 7 kali sejak menjabat. Foto/Kemhan
A+ A-
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto menjawab kritikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera terhadap dirinya lantaran melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri sebanyak 7 kali sejak menjabat. Meskipun Presiden Jokowi mengingatkan pejabat negara untuk meminimalkan kunker luar negeri.

Prabowo menjelaskan bahwa sebagai Menhan, dirinya perlu berkeliling ke berbagai negara untuk menjajaki berbagai kemungkinan untuk pertahanan negara. (Baca juga: Tak Hanya China, Prabowo Akui Sejumlah Negara Langgar Batas Wilayah)

“Memang kita butuh untuk keliling, menjajaki kemungkinan-kemungkinan,” ujar Prabowo saat ditanya awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).



Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menjelaskan bahwa sebagai Menhan, dirinya juga harus mempelajari alutsista dari berbagai negara, dan meminta dukungan negara lain untuk memenuhi kebutuhan alutsista. Karena, tidak semua negara akan menjual begitu saja kepada Indonesia.

“Kita harus pelajari alutsista yang ada. Kemudian kita juga harus minta dukungan dari negara-negara lain karena belum tentu alutsista itu diberi kepada kita untuk dibeli,” terang Prabowo.

Sebelumnya, Mardani mengkritisi Prabowo yang sudah 7 kali keluar negeri. “Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu sudah mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri,” kata Mardani lewat pesan singkat, Jumat (15/1) lalu.

Bahkan, lanjutnya, Jokowi secara demonstratif menunjukkan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri bisa dilakukan hanya lewat telepon seluler, mengingat dunia sudah saling terkoneksi saat ini. Namun, menurutnya, tidak masalah Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri selama hal tersebut bisa memberikan dampak terkait kepastian investasi. (Baca juga: Menhan Prabowo Sebut Komisi I DPR Dukung Modernisasi Alutsista)

Tetapi, Mardani menekankan perlunya transparansi dari kunjungan kerja ke luar negeri. “Semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik. Karena dana yang digunakan memang dana masyarakat,” ujar Mardani.
(kri)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Facebook
  • Disqus
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak