Kurangi Emisi Karbon, Indonesia Komitmen Lakukan Reforestasi secara Masif
Kamis, 12 Desember 2024 - 13:30 WIB
loading...
A
A
A
Hashim ikut meluruskan soal sikap Indonesia terhadap pemberitaan yang berkembang mengenai phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara saat di COP29 di Baku, Azerbaijan. Hashim menegaskan, jika Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan phase out Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara melainkan hanya akan melakukan phase-down, atau menurunkan jumlah pembangkit listrik tenaga batu bara.
“Presiden Prabowo telah menyetujui untuk melakukan reforestasi secara masif dan menggiatkan perhutanan sosial,” ujarnya.
Pada sosialisasi hasil COP29 UNFCCC, Baku, Azerbaijan, 11–24 November 2024. Menteri LH/ BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa capaian utama yaitu disepakatinya Baku Climate Unity Pact yang mencakup New Collective Quantified Goal (NCQG) atau komitmen negara maju untuk pendanaan aksi iklim negara berkembang. Termasuk Indonesia sebesar USD300 miliar per tahun pada 2035.
Meski jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan pendanaan iklim sebesar USD1,3 triliun per tahun pada 2035, terdapat peningkatan dari komitmen sebelumnya sebesar USD100 miliar per tahun.
Hasil berikutnya tercapainya kesepakatan Article 6 of the Paris Agreement mengenai Cooperative Mechanism (Mekanisme Kerjasama) untuk mendukung pemenuhan NDC.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan mengoptimalkan peluang perdagangan karbon, dengan tetap mengantisipasi potensi terjadinya junk credit melalui penguatan mekanisme kendali nasional dan mengikuti proses di UNFCCC.
Selanjutnya disepakatinya Agenda Loss and Damage (LnD) Fund yang mana beberapa negara maju mencanangkan pendanaan (pledge) sebesar USD731 juta untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Adapun agenda lain adalah Indonesia bersama Friends of Ocean menginisiasi pernyataan bersama yang mendorong pengarusutamaan hubungan laut (Ocean Climate Nexus) dan iklim, serta integrasi aksi berbasis laut pada Nationally Determined Contributions (NDC).
Menhut Raja Juli menyampaikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Program Rehabilitasi Lahan Kritis seluas 12,7 juta hektare (ha) sedang disiapkan dengan peta jalan (roadmap) dan perencanaan strategis terkait reforestasi lahan kritis.
“Presiden Prabowo telah menyetujui untuk melakukan reforestasi secara masif dan menggiatkan perhutanan sosial,” ujarnya.
Pada sosialisasi hasil COP29 UNFCCC, Baku, Azerbaijan, 11–24 November 2024. Menteri LH/ BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa capaian utama yaitu disepakatinya Baku Climate Unity Pact yang mencakup New Collective Quantified Goal (NCQG) atau komitmen negara maju untuk pendanaan aksi iklim negara berkembang. Termasuk Indonesia sebesar USD300 miliar per tahun pada 2035.
Meski jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan pendanaan iklim sebesar USD1,3 triliun per tahun pada 2035, terdapat peningkatan dari komitmen sebelumnya sebesar USD100 miliar per tahun.
Hasil berikutnya tercapainya kesepakatan Article 6 of the Paris Agreement mengenai Cooperative Mechanism (Mekanisme Kerjasama) untuk mendukung pemenuhan NDC.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia akan mengoptimalkan peluang perdagangan karbon, dengan tetap mengantisipasi potensi terjadinya junk credit melalui penguatan mekanisme kendali nasional dan mengikuti proses di UNFCCC.
Selanjutnya disepakatinya Agenda Loss and Damage (LnD) Fund yang mana beberapa negara maju mencanangkan pendanaan (pledge) sebesar USD731 juta untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Adapun agenda lain adalah Indonesia bersama Friends of Ocean menginisiasi pernyataan bersama yang mendorong pengarusutamaan hubungan laut (Ocean Climate Nexus) dan iklim, serta integrasi aksi berbasis laut pada Nationally Determined Contributions (NDC).
Menhut Raja Juli menyampaikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Program Rehabilitasi Lahan Kritis seluas 12,7 juta hektare (ha) sedang disiapkan dengan peta jalan (roadmap) dan perencanaan strategis terkait reforestasi lahan kritis.
Lihat Juga :
