LPSK Siap Lindungi Harun Masiku Jika Penuhi Syarat Materil dan Formil
LPSK Siap Lindungi Harun Masiku Jika Penuhi Syarat Materil dan Formil
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan bagi mantan Caleg PDIP, Harun Masiku. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan bahwa pihaknya bisa memberikan perlindungan bagi Harun Masiku.
"Bisa, asal memenuhi syarat materil maupun syarat formil," ujar Hasto di Jalan Sahardjo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).
Dia memberikan contoh, salah satu syarat formil yang harus dipenuhi Harun Masiku adalah berkaitan dengan identitas. "Syarat materilnya ya dia ditetapkan sebagai saksi maupun korban oleh aparat penegak hukum," katanya. (Baca juga: Bertemu Tim Hukum PDIP, ICW: Harusnya Dewas KPK Hindari Pertemuan Itu )
Sehingga, kata dia, Harun Masiku bisa mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan. "Misalnya dia melaporkan saja ke kantor polisi, itu bisa menjadi dasar bahwa ada perkara pidana yang dihadapi," jelasnya.
Selanjutnya, LPSK akan melakukan investigasi setelah mendapatkan permohonan perlindungan untuk Harun Masiku. "Apakah betul yang bersangkutan memenuhi syarat atau kesaksian signifikan atau perkara yang dia dimohonkan dilindungi itu berjalan," tuturnya.
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menilai Harun Masiku perlu mendapatkan perlindungan dari LPSK. Sebab, Harun Masiku dinilai butuh kepastian terkait kasus yang menjerat Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. (Baca Juga: Kasus Jual Beli PAW, ICW Desak KPK Tetapkan Obstruction of Justice
Adapun Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Harun, KPK juga menetapkan tersangka lainnya, yakni Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya, Agustiani Tio Fridelina dan Saeful dari pihak swasta.
"Bisa, asal memenuhi syarat materil maupun syarat formil," ujar Hasto di Jalan Sahardjo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).
Dia memberikan contoh, salah satu syarat formil yang harus dipenuhi Harun Masiku adalah berkaitan dengan identitas. "Syarat materilnya ya dia ditetapkan sebagai saksi maupun korban oleh aparat penegak hukum," katanya. (Baca juga: Bertemu Tim Hukum PDIP, ICW: Harusnya Dewas KPK Hindari Pertemuan Itu )
Sehingga, kata dia, Harun Masiku bisa mendatangi kantor polisi untuk membuat laporan. "Misalnya dia melaporkan saja ke kantor polisi, itu bisa menjadi dasar bahwa ada perkara pidana yang dihadapi," jelasnya.
Selanjutnya, LPSK akan melakukan investigasi setelah mendapatkan permohonan perlindungan untuk Harun Masiku. "Apakah betul yang bersangkutan memenuhi syarat atau kesaksian signifikan atau perkara yang dia dimohonkan dilindungi itu berjalan," tuturnya.
Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu menilai Harun Masiku perlu mendapatkan perlindungan dari LPSK. Sebab, Harun Masiku dinilai butuh kepastian terkait kasus yang menjerat Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. (Baca Juga: Kasus Jual Beli PAW, ICW Desak KPK Tetapkan Obstruction of Justice
Adapun Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Harun, KPK juga menetapkan tersangka lainnya, yakni Eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan orang kepercayaannya, Agustiani Tio Fridelina dan Saeful dari pihak swasta.
(kri)
Explore More