Raker dengan Banggar DPR, Menko Polkam Usul Tambahan Anggaran Rp3 Triliun
Senin, 02 Desember 2024 - 23:03 WIB
loading...
A
A
A
Usulan penambahan anggaran ini dilakukan menyusul perubahan nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) meminta tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
Kemudian, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 653,77 miliar, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan sebesar Rp505,91 miliar, dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian sebesar Rp64,20 miliar.
Sementara, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) sebesar Rp325 miliar dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp273,14 miliar. Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebesar Rp360,33 miliar.
Secara keseluruhan, permintaan tambahan anggaran TA 2025 ketujuh Kemenko tersebut nilainya mencapai Rp 5.182.374.427.000.
Terkait usulan tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah mengaku menyadari tugas berat para Menko dalam membantu Presiden. “Para Menko perlu segera bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dengan rentan waktu tiga bulan,” katanya.
Said kemudian menanyakan kepada seluruh anggota Banggar yang hadir.
“Dapat disetujui?" Tanya Said Abdullah.
"Setuju," jawab serentak anggota Banggar sekaligus peserta raker.
Menurut Said, usulan yang telah disetujui ini akan dibahas oleh DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kemudian, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 653,77 miliar, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan sebesar Rp505,91 miliar, dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian sebesar Rp64,20 miliar.
Sementara, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) sebesar Rp325 miliar dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp273,14 miliar. Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebesar Rp360,33 miliar.
Secara keseluruhan, permintaan tambahan anggaran TA 2025 ketujuh Kemenko tersebut nilainya mencapai Rp 5.182.374.427.000.
Terkait usulan tersebut, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah mengaku menyadari tugas berat para Menko dalam membantu Presiden. “Para Menko perlu segera bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dengan rentan waktu tiga bulan,” katanya.
Said kemudian menanyakan kepada seluruh anggota Banggar yang hadir.
“Dapat disetujui?" Tanya Said Abdullah.
"Setuju," jawab serentak anggota Banggar sekaligus peserta raker.
Menurut Said, usulan yang telah disetujui ini akan dibahas oleh DPR, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Lihat Juga :
