Bima Arya Buka Suara soal Usulan Polri di Bawah Kemendagri
Senin, 02 Desember 2024 - 15:46 WIB
loading...
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto buka suara menanggapi usulan PDIP agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Foto/Raka Dwi Novianto
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto buka suara menanggapi usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ). Bima mengatakan bahwa berdasarkan aturan perundang-undangan kepolisian di bawah langsung presiden.
Menurutnya, jika ada perubahan aturan tersebut, nantinya akan ada proses politik di DPR. “Undang-undangnya kan mengatur bahwa kepolisian itu ada langsung di bawah Bapak Presiden. Artinya, kalaupun ada perubahan, pasti akan ada proses politik dulu di DPR," kata Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Bima menjelaskan perlu adanya kajian, data-data dan pendapat hukum untuk mengubah aturan mengenai posisi kepolisian. "Karena ada dampaknya juga tidak saja bagi keuangan negara, tapi juga koordinasi antarlembaga atau kementerian, dan yang pasti harus ada proses politik di DPR. Jadi perbincangan itu pasti akan dilakukan di DPR," jelasnya.
Baca juga: Usulan Polri di Bawah Kemendagri Dinilai Ancaman Terhadap Demokrasi
Menurutnya, jika ada perubahan aturan tersebut, nantinya akan ada proses politik di DPR. “Undang-undangnya kan mengatur bahwa kepolisian itu ada langsung di bawah Bapak Presiden. Artinya, kalaupun ada perubahan, pasti akan ada proses politik dulu di DPR," kata Bima di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Bima menjelaskan perlu adanya kajian, data-data dan pendapat hukum untuk mengubah aturan mengenai posisi kepolisian. "Karena ada dampaknya juga tidak saja bagi keuangan negara, tapi juga koordinasi antarlembaga atau kementerian, dan yang pasti harus ada proses politik di DPR. Jadi perbincangan itu pasti akan dilakukan di DPR," jelasnya.
Baca juga: Usulan Polri di Bawah Kemendagri Dinilai Ancaman Terhadap Demokrasi
Lihat Juga :