PHK Sepihak dan Tak Kelola Perusahaan dengan Baik, Yayasan KAN Digugat
Senin, 31 Agustus 2020 - 13:12 WIB
loading...
TNC, LSM asal Virginia, AS dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (Y-KAN) LSM berkedudukan di Jakarta, Indonesia, digugat oleh mantan karyawannya. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - The Nature Conservancy (TNC), LSM asal Virginia, AS dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (Y-KAN) LSM berkedudukan di Jakarta, Indonesia, digugat oleh mantan karyawannya dan gugatan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Nomor 654/Pdt.G/2020/PN.Jkt Sel pada tanggal 18 Agustus 2020.
(Baca juga: PHK 250 Orang Karyawan , Ini Penjelasan Mozilla)
Kuasa hukum penggugat dari SRS Lawyers, Mohammad Adnan Rifky mengatakan, ada dua permasalahan hukum yang perlu dipisahkan dalam perkara ini. Pertama, Y-KAN telah melakukan PHK sepihak kepada karyawannya yang berprestasi sebelum perjanjian kerja berakhir.
(Baca juga: Korban PHK Naik Dua Kali Lipat, BKPM Siapkan Penampungan)
Karyawan yang dimaksud adalah kliennya bahwa selama bekerja di Y-KAN kliennya menghimpun dana dari donatur untuk kegiatan konservasi daratan dan air di Indonesia lebih dari US$ 1,9 juta.
"Jumlah yang diperoleh itu diproyeksikan dapat membiayai kegiatan di Indonesia selama 3-5 tahun ke depan, tetapi faktanya klien kami di PHK tanpa alasan yang jelas," ujarnya, dan perselisihan hubungan industrial tersebut telah selesai pada tahap bipartit dan saat ini menunggu tahap tripartit dimulai, Senin (31/8/2020).
(Baca juga: PHK 250 Orang Karyawan , Ini Penjelasan Mozilla)
Kuasa hukum penggugat dari SRS Lawyers, Mohammad Adnan Rifky mengatakan, ada dua permasalahan hukum yang perlu dipisahkan dalam perkara ini. Pertama, Y-KAN telah melakukan PHK sepihak kepada karyawannya yang berprestasi sebelum perjanjian kerja berakhir.
(Baca juga: Korban PHK Naik Dua Kali Lipat, BKPM Siapkan Penampungan)
Karyawan yang dimaksud adalah kliennya bahwa selama bekerja di Y-KAN kliennya menghimpun dana dari donatur untuk kegiatan konservasi daratan dan air di Indonesia lebih dari US$ 1,9 juta.
"Jumlah yang diperoleh itu diproyeksikan dapat membiayai kegiatan di Indonesia selama 3-5 tahun ke depan, tetapi faktanya klien kami di PHK tanpa alasan yang jelas," ujarnya, dan perselisihan hubungan industrial tersebut telah selesai pada tahap bipartit dan saat ini menunggu tahap tripartit dimulai, Senin (31/8/2020).
Lihat Juga :
