Krisis Timur Tengah, RI Perlu Jalankan Politik Bebas Aktif

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bertemu dengan duta besar Amerika Serikat pada di kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Dalam audiensinya bersama dubes AS, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menyampaikan pernyataan sikap terkait eskalasi konflik di Timur Tengah yang sedang memanas.

(Baca juga: Kasus Natuna, Syarief Hasan Ingatkan Langkah Tegas SBY Tangani Ambalat)

Arjuna menyampaikan, bahwa GMNI menginginkan Amerika Serikat menahan diri karena eskalasi konflik yang semakin memanas akan berdampak pada perekonomian.

"Kami menyampaikan agar Amerika menahan diri. Karena jika konflik ini berlarut akan berdampak negatif pada perekonomian global. Kami meminta untuk mengurangi tensi ketegangan," kata Arjuna di kantor Kedubes AS, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, DPP GMNI juga beraudiensi dengan Kedutaan Besar Iran pada Rabu 8/1/2020, di kantor Kedubes Iran, Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 110, Menteng, Jakarta.

Arjuna juga menyampaikan hal yang sama kepada pihak Kedubes Iran, agar tidak terpancing dan melakukan serangan balasan. Karena risiko atas konflik di Timur Tengah tidak ada untungnya bagi kedua belah pihak.

"Kami sampaikan kepada pihak Kedutaan Besar Iran tidak perlu ada serangan balasan. Hancurnya perekonomian global akibat konflik ini tidak menguntungkan siapapun," tutur Arjuna

Menurut Arjuna, dalam menghadapi konflik ini Indonesia tidak perlu mengecam siapapun. Karena politik luar negeri Indonesia harus berdiri pada koridor politik bebas aktif dalam rangka menjaga perdamaian dunia seperti yang termaktub dalam konstitusi.

"Tugas kita menjadi stabilisator, menjalankan politik bebas aktif. Tidak perlu ikut mengecam yang justru kontraproduktif, hanya semakin memanaskan situasi," ungkapnya.

Arjuna menyampaikan, kepada kedua perwakilan Kedubes, bahwa DPP GMNI berkepentingan melindungi kepentingan nasional, terutama kepentingan rakyat Indonesia yang bisa terkena dampak konflik ini karena kenaikan harga minyak.

"Kami berkewajiban bagaimana agar konflik ini tidak sampai berdampak pada kenaikan harga minyak yang bisa merugikan rakyat Indonesia, membebani masyarakat Indonesia. Maka kami berkomunikasi agar kedua belah pihak menahan diri dan mengurangi tensi ketegangan," tutup Arjuna