Kasus Natuna, Syarief Hasan Ingatkan Langkah Tegas SBY Tangani Ambalat

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefuddin Hasan mengatakan, pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia pernah mengalami sengketa wilayah laut dengan Malaysia di Ambalat. Menurutnya, saat itu SBY memilih bersikap tegas.

Ketika saat ini Indonesia mengalami permasalahan serupa di Perairan Natuna, Syarief Hasan pun mengaku teringat langkah SBY saat itu dalam menyelesaikan sengketa perairan Ambalat. ”Kasus Natuna ini mengingatkan saya pada kasus Ambalat 2005-2006, di mana SBY saat itu sangat tegas bahwa kalau menyangkut kedaulatan NKRI maka tidak ada istilah kompromi. Mereka harus keluar dari teritorial kedaulatan NKRI,” ujar Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Nah, ketika saat ini China melakukan hal serupa dengan memasuki perairan Natuna, Wakil Ketua MPR ini mendukung pemerintah untuk bersikap tegas dan tanpa kompromi dalam hal menjaga kedaulatan NKRI.

”Dan ternyata dulu SBY berhasil. Bahkan, SBY pernah di kapal perang berhadapan dengan perbatasan Malaysia waktu itu. Kalau mau perang, ayo perang waktu itu. Tetapi respons Malaysia saat itu dan kita juga ingin menyelesaikan melalui saluran diplomatik,” paparnya.

Dalam kasus Natuna, Syarief Hasan juga mengapresiasi ketegasan pemerintah dalam menjaga kedualatan NKRI. ”Jokowi saya ikuti statemennya, saya pikir cukup tegas dan saya pikir harus diikuti Menko Polhukam, Menhan untuk tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI,” katanya.

Menurutnya, menteri harus memiliki sikap tegas dalam menyikapi kasus Natuna. Jika ternyata sengketa dengan China ini membawa implikasi terhadap perekonomian Tanah Air, hal itu menurutnya risiko dalam menjaga kedaulatan negara.

“Toh China merupakan investor nomor tiga. Pasti juga China pasti membutuhkan Indonesia. Jadi, tidak usah khawatir tentang implikasi terhadap ekonomi. Mereka juga membutuhkan kita. Jadi kita harus betul tegas dan tidak boleh negosiasi. Kalau nego itu take and give. Kan kita hanya menginginkan China menaati unclos yang sudah ratifikasi bersama,” tuturnya.