Antisipasi China, Patroli Laut Diminta Diintensifkan di Natuna
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyarankan patroli laut diintensifkan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara.
Saran itu menyikapi sengketa perbatasan di ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara dengan China. "Hadir, hadir, hadir, secara fisik di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia," ujarnya dalam diskusi Legal Update bertajuk Jalan Keluar Sengketa Natuna di Resto Tjikini 5, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).
"Saya enggak tahu bagaimana caranya, saya bukan pemerintah, tapi silakan pemerintah dan DPR yang memikirkan untuk bagaimana hadir, hadir baik itu hadir nelayannya, maupun hadir patrolinya," tambahnya.
Maka itu, dia menyarankan DPR tidak hanya memikirkan bagaimana untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dalam permasalahan sengketa tersebut.
"Tetapi harus berpikir tentang patroli laut, itu penting sekali. Itu juga yang harus dipikirkan selama ini mungkin masih belum kita fokus ke sana," katanya.
Selain itu, dia menyarankan agar aparat penegak hukum tetap konsisten. Aparat penegak hukum harus menangkap kapal asing yang masuk ZEE Indonesia.
"Jadi kalau ada mereka ke sana, ya ditangkap, proses hukum, itu harus dilakukan, mungkin China akan mundur karena apa? Bukan dia takut dengan senjata yang kita miliki, bukan. Karena konsistensi dari penegak hukum ini," imbuhnya.
Dia yakin, kapal Coast Guard China akan kewalahan jika Indonesia terus menangkap kapal asal negeri Tirai Bambu itu.
"Jangan pernah kita merasa bahwa enggak enak karena takut persahabatan kita rusak, Karena banyak, kita sama Malaysia juga punya masalah seperti itu, persahabatan akan runyam? Enggak," pungkasnya.
Saran itu menyikapi sengketa perbatasan di ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara dengan China. "Hadir, hadir, hadir, secara fisik di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia," ujarnya dalam diskusi Legal Update bertajuk Jalan Keluar Sengketa Natuna di Resto Tjikini 5, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020).
"Saya enggak tahu bagaimana caranya, saya bukan pemerintah, tapi silakan pemerintah dan DPR yang memikirkan untuk bagaimana hadir, hadir baik itu hadir nelayannya, maupun hadir patrolinya," tambahnya.
Maka itu, dia menyarankan DPR tidak hanya memikirkan bagaimana untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI dalam permasalahan sengketa tersebut.
"Tetapi harus berpikir tentang patroli laut, itu penting sekali. Itu juga yang harus dipikirkan selama ini mungkin masih belum kita fokus ke sana," katanya.
Selain itu, dia menyarankan agar aparat penegak hukum tetap konsisten. Aparat penegak hukum harus menangkap kapal asing yang masuk ZEE Indonesia.
"Jadi kalau ada mereka ke sana, ya ditangkap, proses hukum, itu harus dilakukan, mungkin China akan mundur karena apa? Bukan dia takut dengan senjata yang kita miliki, bukan. Karena konsistensi dari penegak hukum ini," imbuhnya.
Dia yakin, kapal Coast Guard China akan kewalahan jika Indonesia terus menangkap kapal asal negeri Tirai Bambu itu.
"Jangan pernah kita merasa bahwa enggak enak karena takut persahabatan kita rusak, Karena banyak, kita sama Malaysia juga punya masalah seperti itu, persahabatan akan runyam? Enggak," pungkasnya.
(maf)