Pembangunan Daerah, Investasi Datanglah

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menkeu RI

PEMBANGUNAN daerah di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan antarwilayah meski desentralisasi fiskal terus diupayakan. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (2023), alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terus meningkat, dengan total mencapai sekitar Rp800 triliun pada 2024.

Meski demikian, peningkatan anggaran ini belum menunjukkan hasil yang maksimal terutama dalam hal meratakan pembangunan. Terutama di kawasan Indonesia bagian timur yang tertinggal dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dibandingkan dengan kawasan barat, seperti Jawa dan Sumatra.

Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal. Namun juga menurunkan daya saing daerah secara keseluruhan dalam ekonomi nasional dan global.

Ketimpangan ini semakin terasa karena sektor ekonomi yang mendominasi setiap daerah berbeda. Misalnya, daerah-daerah yang kaya Sumber Daya Alam (SDA) seperti Papua, Kalimantan, dan Sumatra mengandalkan pertambangan dan perkebunan sebagai sektor utama ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, sektor pertambangan menyumbang lebih dari 40% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kalimantan Timur. Di sisi lain, daerah dengan ekonomi berbasis jasa dan industri manufaktur seperti Jawa cenderung lebih maju secara infrastruktur dan layanan publik. Hal ini menyebabkan daerah-daerah dengan SDA tinggi menghasilkan penerimaan pajak daerah yang besar, namun kurang merata dalam distribusi ke daerah lain yang lebih miskin SDA.

Desentralisasi fiskal melalui sistem bagi hasil pajak diharapkan dapat memperkecil ketimpangan ini, tetapi realitasnya belum sejalan dengan harapan. Menurut Kementerian Dalam Negeri (2023), distribusi dana bagi hasil pajak cenderung lebih menguntungkan daerah kaya SDA, karena lebih banyak sektor yang menyumbang penerimaan negara berasal dari wilayah tersebut.

Akibatnya, daerah-daerah miskin SDA yang bergantung pada sektor primer dan subsisten menerima dana yang lebih kecil. Kondisi ini membuat tantangan tersendiri dalam mencapai pemerataan kesejahteraan, terutama bagi daerah-daerah yang masih bergantung pada sektor pertanian atau perikanan.

Tantangan Ketimpangan dalam Pembangunan Daerah
Salah satu dampak nyata dari ketimpangan pembangunan adalah ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah. BPS (2024) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa mencapai rata-rata 5,2% per tahun, sementara beberapa provinsi di Indonesia timur hanya tumbuh sekitar 3-4%.

Pasalnya, ketimpangan ini tidak hanya memperlebar jurang ekonomi antar wilayah, tetapi juga mempertegas perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang seharusnya didapatkan secara merata oleh masyarakat Indonesia. Ketimpangan ini mempersulit mobilitas sosial bagi masyarakat daerah tertinggal, yang pada akhirnya menambah kesenjangan kesejahteraan.

Pada konteks desentralisasi fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memegang peran penting untuk mendorong pembangunan daerah. Permasalahannya, pembiayaan APBD menjadi semakin berat di tengah keterbatasan fiskal yang semakin mengkhawatirkan.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (2023), banyak daerah menghadapi peningkatan defisit akibat keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD) dan ketergantungan yang tinggi pada transfer dana dari pusat. Hal ini membuat pemerintah daerah sulit memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Seiring waktu, beban APBD yang semakin berat ini memicu pemerintah daerah untuk mencari alternatif pembiayaan di luar APBD. Seperti melalui kerja sama dengan sektor swasta atau pembiayaan dari pinjaman daerah.

Teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa investasi dalam modal manusia, teknologi, dan infrastruktur adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ironisnya karena keterbatasan dana di APBD, investasi publik menjadi terhambat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam realokasi anggaran APBD adalah tingginya belanja pegawai, yang mencapai lebih dari 50% dari total belanja di beberapa daerah. Belanja pegawai yang tinggi ini mengurangi alokasi untuk belanja modal, yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pasar dan rumah sakit. Ketergantungan pada belanja pegawai juga memengaruhi daya saing daerah dalam menarik investasi langsung dari pihak swasta.

Kondisi tersebut menyoroti bahwa pentingnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi dalam meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Peningkatan daya saing, birokrasi yang bersih, kualitas infrastruktur dan SDM akan mempengaruhi besaran investasi, terutama dari swasta, yang akan terlihat dari nilai PMTB yang terus meningkat.

Meningkatkan Daya Tarik Investasi Daerah
PMTB memiliki peran penting sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal. Investasi dari sektor swasta tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah dengan menambah kapasitas produktif, baik di sektor manufaktur, pariwisata, maupun teknologi.

Peningkatan PMTB dapat membantu memperkuat infrastruktur dasar dan meningkatkan kualitas layanan publik yang secara tidak langsung menarik lebih banyak investor. Sebab itu, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi sektor swasta, untuk menutupi kekurangan anggaran belanja modal dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

Kemudahan investasi harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Langkah ini dapat dicapai melalui penerapan sistem perizinan yang lebih cepat dan efisien dengan memanfaatkan layanan teknologi seperti Online Single Submission (OSS).

Sistem OSS ini memungkinkan investor menyelesaikan berbagai perizinan dalam satu platform digital, yang mempercepat proses birokrasi dan meningkatkan transparansi. Melalui OSS yang berjalan baik, investor akan memiliki pengalaman yang lebih nyaman dan efisien dalam berbisnis di daerah tersebut.

Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintah dan dunia usaha juga menjadi solusi efektif dalam meningkatkan daya tarik investasi, seperti e-government dan aplikasi pelayanan masyarakat, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Selain itu, perbaikan infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara, serta peningkatan konektivitas antarwilayah juga menjadi faktor penentu daya tarik investasi.

Berdasarkan laporan Bappenas, daerah dengan infrastruktur yang baik dan konektivitas yang tinggi menunjukkan peningkatan investasi hingga 15-20% dibandingkan daerah yang infrastrukturnya belum memadai.

Tak hanya itu, pengembangan infrastruktur dalam bidang digital – seperti jaringan internet yang kuat – juga menjadi daya tarik tersendiri bagi perusahaan yang berbasis teknologi dan membutuhkan akses yang cepat dan stabil. Infrastruktur yang baik bukan hanya mendukung kelancaran operasional perusahaan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Berikutnya, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi kunci utama dalam menarik minat investor. Tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai kebutuhan industri akan menjadi nilai tambah bagi daerah, karena investor akan lebih tertarik menanamkan modal di tempat yang memiliki SDM yang berkualitas.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja sesuai kebutuhan investor. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk menciptakan program pelatihan yang relevan.

Solusi yang juga tak kalah penting lainnya adalah kesiapan daerah dalam memahami dan menyiapkan kebutuhan spesifik dari industri yang ingin ditarik ke wilayahnya. Melalui analisis kebutuhan sektor industri tertentu – baik dari sisi infrastruktur, SDM, maupun kebijakan pendukung – daerah dapat menawarkan paket insentif atau kemudahan yang disesuaikan dengan sektor tersebut.

Misalnya, di daerah dengan potensi wisata, pemerintah dapat menyediakan fasilitas khusus bagi pengembangan destinasi wisata atau memberikan pelatihan keterampilan pariwisata bagi masyarakat setempat. Selain itu, pengembangan kawasan industri yang terfokus pada sektor unggulan, seperti kawasan ekonomi khusus, juga akan membantu meningkatkan daya tarik daerah bagi investor dengan menawarkan lokasi dan fasilitas yang tepat guna.

Berangkat dari strategi yang komprehensif ini, setiap daerah di Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai tempat yang menarik untuk berinvestasi. Sinergi antara kemudahan perizinan, perbaikan infrastruktur, kesiapan SDM, dan penerapan teknologi akan meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lebih banyak peluang kerja, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Semoga.