Kemendes: 200 Juta Penduduk Ada di Perdesaan, Bangun Desa Berarti Membangun Indonesia
Rabu, 06 November 2024 - 22:01 WIB
loading...
Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan, membangun desa berarti membangun Indonesia. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, hampir semua program Kementerian/lembaga ada di desa. Ini karena lebih dari 200 juta jiwa atau sekitar 73% penduduk Indonesia berada di desa.
Hal itu disampaikan Mendes didampingi Wakil Menteri Ahmad Riza Patria saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, di Kantor Kemenko PM, Rabu (6/11/2024).
“Jadi 200 juta lebih penduduk yang kita urus. Istilah saya itu, bangun desa sejatinya membangun Indonesia, mengurus desa mengurus Indonesia, memuliakan rakyat di desa berarti memuliakan rakyat Indonesia. PR kita berat, tapi mulia,” katanya.
Baca juga: Mendes PDTT: Lewat P2KTD Desa Bakal Partisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis
Sebagaimana diketahui, sebagai upaya untuk membangun desa, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Kemendes PDT bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas, dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Manusia ditunjuk pemerintah untuk menjalankan program ini.
Mendes juga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan desa. Mendes akan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada Kementerian/lembaga terkait agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik.
Baca juga: Puluhan Inovasi Teknologi Tepat Guna untuk Desa Siap Dipamerkan di Lombok
Sementara itu, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menilai, rakor ini penting dilakukan untuk mensinergikan dan menyelaraskan program ke depan, utamanya yang ada di desa dan daerah tertinggal.
Muhaimin mengatakan, dalam konteks pembangunan desa dan daerah tertinggal, Peraturan Presiden (Perpres) memerintahkan Menko agar ada satu deputi khusus yang menangani desa dan pembangunan daerah tertinggal.
“Nah kenapa Kementerian ini dibangun dalam satu koordinasi, karena diharapkan pemberdayaan ini satu tarikan nafas. Salah satu basis utama pemberdayaan adalah desa. Sumber upaya untuk mendongkrak pemberdayaan adalah desa,” ujar Muhaimin.
Dia menambahkan, dengan kucuran dana desa Rp71 triliun maka pembangunan desa 2025 diharapkan desa bisa menjadi supplier utama dalam program makan bergizi gratis.
Menurut Muhaimin, program makan bergizi gratis akan melibatkan Badan Gizi Nasional, Kemensos, Kementerian Koperasi, Kemendes PDT, Ekonomi Kreatif, UMKM dan lainnya.
“Bersinergi dengan UMKM, Koperasi serta BUMDes. Ini yang harus dikoordinasikan, di mana BUMDesnya, di mana UMKMnya, di mana Koperasinya. Harus ada sinergitas yang baik antar Kementerian/Lembaga,” ungkap Muhaimin.
Menanggapi makan bergizi gratis, Mendes berkomitmen agar desa tidak hanya jadi penonton dalam program tersebut. Menurutnya, 20% dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Sehingga desa akan terlibat dalam menyukseskan program makan bergizi gratis.
“Nanti akan kami buat aturan, supaya bisa dikelola oleh profesional dan BUMDes. Jadi modal yang ditransfer langsung ke desa itu kalau bisa kita jadikan modal di BUMDes. Nanti mereka memproduksi, kemudian bisa menyerap tenaga kerja dan bisa banyak manfaatnya,” ujarnya.
Hal itu disampaikan Mendes didampingi Wakil Menteri Ahmad Riza Patria saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar, di Kantor Kemenko PM, Rabu (6/11/2024).
“Jadi 200 juta lebih penduduk yang kita urus. Istilah saya itu, bangun desa sejatinya membangun Indonesia, mengurus desa mengurus Indonesia, memuliakan rakyat di desa berarti memuliakan rakyat Indonesia. PR kita berat, tapi mulia,” katanya.
Baca juga: Mendes PDTT: Lewat P2KTD Desa Bakal Partisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis
Sebagaimana diketahui, sebagai upaya untuk membangun desa, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Kemendes PDT bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bappenas, dan Kemenko Bidang Pemberdayaan Manusia ditunjuk pemerintah untuk menjalankan program ini.
Mendes juga menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan desa. Mendes akan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada Kementerian/lembaga terkait agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik.
Baca juga: Puluhan Inovasi Teknologi Tepat Guna untuk Desa Siap Dipamerkan di Lombok
Sementara itu, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menilai, rakor ini penting dilakukan untuk mensinergikan dan menyelaraskan program ke depan, utamanya yang ada di desa dan daerah tertinggal.
Muhaimin mengatakan, dalam konteks pembangunan desa dan daerah tertinggal, Peraturan Presiden (Perpres) memerintahkan Menko agar ada satu deputi khusus yang menangani desa dan pembangunan daerah tertinggal.
“Nah kenapa Kementerian ini dibangun dalam satu koordinasi, karena diharapkan pemberdayaan ini satu tarikan nafas. Salah satu basis utama pemberdayaan adalah desa. Sumber upaya untuk mendongkrak pemberdayaan adalah desa,” ujar Muhaimin.
Dia menambahkan, dengan kucuran dana desa Rp71 triliun maka pembangunan desa 2025 diharapkan desa bisa menjadi supplier utama dalam program makan bergizi gratis.
Menurut Muhaimin, program makan bergizi gratis akan melibatkan Badan Gizi Nasional, Kemensos, Kementerian Koperasi, Kemendes PDT, Ekonomi Kreatif, UMKM dan lainnya.
“Bersinergi dengan UMKM, Koperasi serta BUMDes. Ini yang harus dikoordinasikan, di mana BUMDesnya, di mana UMKMnya, di mana Koperasinya. Harus ada sinergitas yang baik antar Kementerian/Lembaga,” ungkap Muhaimin.
Menanggapi makan bergizi gratis, Mendes berkomitmen agar desa tidak hanya jadi penonton dalam program tersebut. Menurutnya, 20% dana desa akan dialokasikan untuk ketahanan pangan. Sehingga desa akan terlibat dalam menyukseskan program makan bergizi gratis.
“Nanti akan kami buat aturan, supaya bisa dikelola oleh profesional dan BUMDes. Jadi modal yang ditransfer langsung ke desa itu kalau bisa kita jadikan modal di BUMDes. Nanti mereka memproduksi, kemudian bisa menyerap tenaga kerja dan bisa banyak manfaatnya,” ujarnya.
(cip)
Lihat Juga :
